APBD Papua 2016 Ditetapkan Rp 11,756 Triliun | Pasific Pos.com

| 17 August, 2019 |

APBD Papua 2016 Ditetapkan Rp 11,756 Triliun

Headline Penulis  Rabu, 23 Desember 2015 16:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Ketua DPR Papua Yunus Wonda usai menutup sidang RAPBD Papua 2016, Selasa (22/12).

 

Jayapura,- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua Tahun 2016 ditetapkan sebesar  Rp. 11, 756 Triliun.

Penetapan APBD Papua 2016 sebagaimana persetujuan DPR Papua dalam penutupan sidang Paripurna, Selasa (22/12), atas RAPBD Papua yang diajukan Pemerintah Papua sebesar Rp 11, 756 Triliun.
Dalam sidang itu, tujuh fraksi di DPR Papua masing-masing, Fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Hanura, PKB dan Fraksi Keadilan Nasional Papua menyetujui nominal tersebut.
Namun masing-masing fraksi memberikan catatan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menjadi bahan perbaikan kedepan.
Selain menyetujui APBD Papua Tahun 2016, DPR Papua melalui sidang Paripurna mengesahkan 11 Rancangan Peraturan Provinsi (Raperdasi) menjadi Perdasi, dan empat Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) menjadi Perdasus.
Raperdasi yang disahkan antar lain, Raperdasi Hari Jadi Provinsi Papua, Raperdasi Keteriban dan Ketenangan, Raperdasi Perikanan dan Raperdasi Penyelenggaraan PON 2020.
Empat Raperdasus yang disahkan antar lain, Raperdasus Pengeloalaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raperdasus Tentang Pembangian dan Penerimaan, Pengelolaan Keuangan Dana Otsus, Raperdasus Mekanisme Keanggotan DPR Papua 14 Kursi, dan Raperdasus Pengelolaan Keuangan Khusus di Provinsi Papua.
Dalam laporannya, H. Rustam Saru menyampaikan pandangan Fraksi Keadilan Nasional Papua yang mengingatkan Pemprov Papua saat implementasi belanja langsung dan tak langsung pada 2016 mendatang.
Kemudian, sambungnya, implementasi dilakukan sesuai prinsip dan asas pengelolaan keuangan daerah yang baik, terbuka, akuntabel, tertib, adil, patut, taat, efisiensi, efektif dan berkelanjutan.
"Otsus Papua tinggal 10 tahun lagi. Namun masyarakat asli Papua belum sepenuhnya merasakan dana Otsus. Kami menawarkan gagasan mendesign kembali distribusi dana Otsus dalam bentuk dana tunai kepada masyarakat. Ini agar masyarakat Papua juga dapat menikmati kehadiran dana Otsus secara langsung," kata Rustam Saru.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura, Helin Betrix Monim menegaskan Fraksi Hanura mendorong Gubernur Papua Lukas Enember memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya perempuan dan anak-anak, melalui keberpihakan kebijakan alokasi anggaran yang memadai.
Fraksi Hanura pun menyatakan, dana darurat yang dialokasikan pada pos anggaran tidak terduga, diminta agar penggunaannya dialokasikan pada situasi dan kondisi yang tepat dengan memperhatikan aturan penggunaannya.
Sementara Fraksi Gerindra DPR Papua yang dibacakan Natan Pahabol, menyoroti kasus penembakan terhadap karyawan salah satu perusahaan Sawit di Arso Timur, Keerom. Kasus ini diduga bermula dari aksi unjuk rasa karyawan menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). (Syaiful)

Dibaca 1256 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.