DIPA Papua Tahun 2016 Rp 14 Triliun | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

DIPA Papua Tahun 2016 Rp 14 Triliun

Headline Penulis  Selasa, 22 Desember 2015 11:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH, ketika menyerahkan DIPA Tahun 2016 kepada Penjabat Bupati Asmat, Senin, (21/12).

 

Jayapura,- Gubernur Papua menyerahakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016, kepada para kuasa pengguna anggaran yakni Bupati/Walikota dan Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi vertical di provinsi Papua yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Senin (21/12).

Penyerahan DIPA Tahun 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2016 dengan maksud agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berjalan berlangsung dengan cepat, lebih merata, dan memberikan dampak mutiplikasi (multiplier effect) yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.
Dari laporan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, DIPA yang diserahkan untuk satuan kerja lingkungan provinsi Papua berjumlah 641 DIPA, dengan nilai Rp 14,05 triliun dengan rincian, Kantor Pusat 49 DIPA dengan nilai Rp 7,4 triliun. Kantor daerah berjumlah 469 DIPA dengan nilai Rp 5,7 triliun, Dana dekonsentrasi berjumlah 54 DIPA dengan nilai Rp 504,6 miliar dan Tugas Pembantuan berjmlah 69 DIPA dengan nilai Rp 527,4 miliar.
Untuk dana transfer ke provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota , termasuk dana insentif daerah (DID) dan dana desa tahun 2016 mencapai 47,1 triliun dengan riancian : Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 22, 5 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 8,4 triliun, dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 90,6 miliar, Dana Desa Rp 3,4 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 6,1 triliun dan Dana Otsus Papua Rp 6,6 tiliun.
Pada kesempatan itu Ditjen Perbendaharaan daerah meminta Gubernur, Bupati/walikota untuk meningkatkan pengelolaan anggaran dengan segera melaksana anggaran tepat waktu dan dilaksanakan  tanpa kendala administrative, procedural atau birikrasi. Kemudian meningkatkan kompetensi segenap aparatur untuk meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kepala daerah diminta memiliki one stop service , emngingat preomosi besar-besaran mengenai investasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah pusat, namun membutuhkan partisipasi dan dukungan dan pemerintah daerah.  
Sementar itu Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya mengatakan, besaran dana APBN 2016 untuk provinsi Papua mencapai Rp 14,05 Triliun yang merupakan DAU, DAK serta dana Otsus, Namun disamping itu pemerintah pusat memberikan dana transfer ke pemerintah provinsi Papua, kabupaten/kota berupa dana insentif daerah (DID) dan Dana Desa tahun 2016 mencapai Rp 64,3 triliun.
Dikatakan, Untuk memperkuat desentralisasi fiskal tahun 2016 anggaran transfer ke daerah dan dana desa telah ditingkatkan hingga mendekati anggaran kementerian/kelembagaan yang dialokasikan ke 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.  Anggaran transfer kedaerah itu penggunaannya diarahkan untuk bidang-bidang  tertentu seperti DAK dengan skala prioritas bidang dan daerah agar secara bertahap 1 atau 2 tahun dapat menuntaskan pembangunan konektivitas infrastruktur, sarana /prasarana di daerah , seperti jaringan transportasi jalan, jaringan irigasi , sarana/prasarana, perdaganagan dan sarana /prasarna kesehatan.
“ Untuk dana desa sesuai dengan UU Desa, anggarannya memang perlu ditingkatkan, saling menunjang, tidak tumpang tindih dan benar-benar dapat member manfaat bagi masyarakat desa . mengingata besarnya dana APBN yang digunakan dan dikelola daerah serta besaran perhatannya kedaerah khususnya desa tertinggal ,” katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Papua mengigatkan para Bupati/walikota , setelah acara penyerahan DIPA dipastkan pelaksanaan kegaiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran, “ Kawal pelaksanaan kegiatan agar mulai sejak awal tahun anggaran, suapya perekonomian bergerak lebih cepat,” katanya.
Kemudian memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“ saya berharap agar kesenjangan ekonomi antar daerah dapat dikurangi melalui peningkatan kualitas belanja daerah. Berikan porsi yang lebih besar kepada belanja daerah yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur . Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak para kuasa pengguna anggaran, Kepla Daerah Bupati/ walikota dan siapapun yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Negara dan keuangan daerah dengan sebagaik-baiknya. (Bams)

Dibaca 1083 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX