Buruh Sawit Ditindas Aparat | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Buruh Sawit Ditindas Aparat

Headline Penulis  Jumat, 18 Desember 2015 01:21 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua DPR Papua Yunus Wonda

 

DPRP Surati Kapolda dan Pangdam

Jayapura,- Ketua DPR Papua Yunus Wonda menyurati Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw dan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hinsa Siburan, terkait dugaan tindak pengancaman dan penindasan oleh aparat keamanan terhadap para pekerja di Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.

Langkah DPR Papua, kata Yunus Wonda, menyusul adanya pengaduan sekaligus aspirasi ratusan buruh PT. Tandan Sawita Yetti dan Sinar Mas yang mengeluhkan perlakukan kasar dari aparat keamanan yang menjaga Perusahaan tersebut.
“Dari pernyataan semua  pekerjaan tadi, saya melihat ada kejanggalan.  Saya merasa heran ketika mereka gajian dikawal ketat oleh aparat. Kalau seperti  itu, tak benar. Kami  minta agar tentara meninggalkan cara seperti itu karena zaman ini sudah merdeka,” kata  Yunus Wonda untuk menerima ratusan buruh yang tergabung dalam KSPSI di Kantor DPRP, Kamis (17/12).
Seharusnya, kata Yunus Wonda, tentara maupun polri bertugas menjaga melindungi rakyat dan bersama rakyat, bukan membantu perusahaan menyakiti pekerja. Ia pun menilai keliru jika perusahaan membiayai aparat hanya untuk mengawasi dan melakukan kekerasan terhadap pekerja.
“Kalau seperti itu kami DPR Papua akan bersurat kepada Pangdam dan Kapolda untuk minta menarik tentara dan Polisi dari perusahaan itu. Mereka tak perlu berada di perusahaan itu,” katanya.  
Wonda mendesak agar aparat TNI dan Polri lebih mencintai rakyat di Papua, bukan menindas.  “Itu rakyatmu. Senjata untuk melindungi rakyat, bukan melakukan hal-hal yang menakuti rakyat. Berhenti dengan cara seperti itu,” pintanya.
Menurut Politisi Partai Demokrast ini, penyiksaan dan penindasan terjadi pada jaman jajahan Belanda. Dimana sejak itu dipaksa untuk bekerja dibawah teror dan intimidasi. “Kita sudah merdeka, seharusnya sudah tidak ada penyiksaan. Tapi luar biasa terjadi pengawalan ketat dari aparat kepada rakyat ketika mereka melakukan pekerjaan,” ujarnta.
Sementara itu, salah satu karyawan  PT.Tandan Sawita Yetti Kabupaten Keerom mengaku tak merasa tenang berkerja, karena diawasi aparat yang memihak perusahaan. Perasaan tak tenang itu, kata dia, tak hanya ketika bekerja melainkan ketika menerima upah dari perusahaan.
“Kami sudah merdeka, kami bukan lagi masyarakat ditindas. Kami tau kalau kami masyarakat kecil, tapi jangan membuat kami seperti binatang yang dijaga ketat. Kami ingin kerja secara damai, tapi jangan dikawal seperti itu, kami minta DPR Papua menindaklanjut hal ini,” tukas dia. (Syaiful)

Dibaca 608 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.