Freeport Aktor Konflik di Papua | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Freeport Aktor Konflik di Papua

Headline Penulis  Jumat, 18 Desember 2015 01:20 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Politisi NasDem, Laurenzus Kadepa Mendampingi Ketua Komisi 1 DPR Papua Elvis Tabuni Ketika Menerima Aspirasi Ampera dalam Unras di DPR Papua, Kamis (17/12)

 

Laurenzus Kadepan : Freeport Seharusnya Bangun SDM OAP, Bukan Hanya Keruk Emas

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua, Bidang Politik, Pemerintahan Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa  menilai PT. Freeport Indonesia sebagai aktor konflik pembunuhan maupun penembakan terhadap rakyat Papua, yang memperjuangkan nasib mereka.

Hal ini, kata Politisi Partai NasDem, sebagaimana bukti ketika munculnya beberapa tokoh Papua yang menyerukan hak-hak mereka, hingga menyebabkan Freeport ketakutan. “Ketika Freeport ketakutan, mereka menggunakan aparat lalu menstigma rakyat sebagai GPK lalu dijadikan DPO yang kemudian ditembak,” ujar Laurenzus Kadepan, pada Kamis (17/12).
Menurut Laurenzus, sikap Freeport telah menyebabkan rakyat menangis dan terus meneriakan hak-hak pemilik ulayat yang tak diperhatikan Freeport. Ia pun memandang pemilik hak ulayat tak dianggap sebagai manusia oleh Freeport. “Soal tuntutan Rp 400 Triliun, kebijakan Smelter dan lainya akan sia-sia sepanjangan Freeport tidak menganggap manusia sebagai pemilik hak ulayat,” kata Laurenzus.
Freeport, paparnya, telah beroperasi lama di tanah Papua dan sepatutnya mempunyai komitmen untuk membangun manusia secara jelas, bukan diabaikan. Ia menyakini tuntutan ganti rugi sebanyak Rp 400 Triliun, tidak berarti bagi Freeport, karena telah mendapatkan berlipat ganda.
 “Namun sangat disayangkan ketika tuntutan itu diberikan, lalu tidak membangun manusia, maka uang tersebut akan habis sia-sia dan masyarakat akan kembali jadi korban.  Harusnya Freeport membangun Sumber Daya Manusianya, baru mengeruk emas dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sejatinya, sambung Laurenzus, Freeport masuk ke Papua masuk melalui perjalanan panjang hingga terjadi gesekan-gesekan dan saling menjatuhkan. Dimana,  sebelumnya Freeport sempat bangkrut, ketika pertama masuk di Papua dan operasi pertambangan sempat dihentikan dalam kepemimpinan Presiden pertama Ir. Soekarno .
 “Soekarno Hatta tidak mengijinkan Amerika membangun usaha untuk mengeruk emas di Papua. Tapi sayangnya, ketika Soeharto masuk maka barulah Amerika masuk kembalui untuk mengolah Freeport tersebut,” katanya.
Pada era Soeharto itulah, urainya, tokoh-tokoh masyarakat muncul untuk menyuarakan hak-hak bagi pemilik hak ulayat. Hanya saja, dalam tuntutan pemilik hak ulayat, selalu menstigma sebagai OPM, GPK hanya demi mengamankan saham mereka.
 “Itu bukti Freeport tidak mementingkan manusia, tapi dalam pengambilan emas itu. Freeport tidak mementingkan manusianya, tapi hanya emas yang dipentingkan,” ucapnya.
Laurenzus pun memandang 17 item syarat yang ditawarkan Freeport Indonesia tak akan menjamin menjawab jeritan hati rakyat sebagai pemilik hak ulayat. “ Uang Rp 400 Triliun saya pikir tak sebanding, jika nasib masyarakat Papua, maka alangkah baiknya Freeport berkomitmen untuk membangun Sumber Daya Manusia orang asli Papua (OAP),” imbuh dia. (Syaiful)

Dibaca 465 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX