125 Karyawan PT. Redpath Indonesia di PHK, DPRP Angkat Bicara | Pasific Pos.com

| 22 August, 2019 |

125 Karyawan PT. Redpath Indonesia di PHK, DPRP Angkat Bicara

Headline Penulis  Rabu, 16 Desember 2015 09:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota Komisi II DPR Papua Wilhelmus Pigai
Anggota Komisi II DPR Papua Wilhelmus Pigai

 

Jayapura,- Sikap PT. Redpath Indonesia yang memecat 125 karyawannya secara sepihak (PHK) mendapat kritikan dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang membidangi ekonomi Wilhelmus Pigai, Senin (15/12).

Wilhelmus Pigai, anggota dari Daerah Pemilihan Mimika menyatakan kekecewaannya atas sikap PT.Redpath Indonesia yang memecat karyawan secara sepihak tanpa putusan pengadilan. Padahal sesuai UU ketenagakerjaan Nomor 12 tahun 2003 harus melalui proses pengadilan.
Ia pun mendesak PT. Redpath Indonesia agar mempekerjakan kembali 125 karyawannya yang di PHK beberapa bulan lalu. Wilhelmus mengaku telah turun langsung bertemu dengan karyawan guna menanyakan langsung alasan mereka di PHK.
"Saya minta pengusaha menarik kembali 125 karyawan yang di PHK secara sepihak dan dipekerjakan kembali tanpa syarat. Sebab sebagian besar karyawan yang di PHK adalah anak-anak asli Papua,” tutur Wilhelmus, Selasa (15/12).
PHK sepihak yang dilakukan PT.Redpath Indonesia, ungkap Wilhelmus, dikarenakan masalah sepele. Dimana para karyawan itu melakukan aksi mogok kerja bersama ribuan pekerja perusahaan lain untuk menuntut pembayaran bonus dari PT.Freeport Indonesia.
Sebelum aksi mogok berjalan, sambungnya, pimpinan PT.Redpath Indonesia yang merupakan rekanan PT. Freeport Indonesia menjanjikan akan memberikan bonus kepada karyawannya apabila tidak ikut aksi mogok.
Namun lanjutnya, karyawan PT. Redpath Indonesia malah tak mendapat bonus, meskipun tak ikut menggelar aksi mogok.  Sementara perusahaan-perusahaan lain misalnya KCP, Hero dan lainnya medapatkan tuntutan bonus.
“Jadi sebenarnya masalah sepele, namun malah ada PHK yang terjadi sekitar Mei 2015. Kalau perusahaan tak miliki itikad baik, kami akan bertindak," katanya.
Terkait masalah ini, Wilhelmus mengaku telah sudah melaporkan kepada pimpinan DPRP sudah menyurat ke PT. Redpath. Menurutnya, jika tak direspon perusahaan, DPRP akan lakukan langkah selanjutnya.
Tak tanggung-tanggung, DPRP akan melaporkan PT.Redpath Indonesia ke Pemerintah Pusat, atas sikap sepihak yang memberhentikan karyawannya. "Jangan main-main ini perusahaan asing yang datang ke Papua mengambil kekayaan alam Papua,” kecamnya. (Syaiful)

Dibaca 1222 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.