17 Syarat Kontrak Karya Tak Bebani Freeport | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

17 Syarat Kontrak Karya Tak Bebani Freeport

Headline Penulis  Senin, 14 Desember 2015 16:46 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota Komisi II DPR Papua, Wilhelmus Pigai
Anggota Komisi II DPR Papua, Wilhelmus Pigai

 

Jayapura,- Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi Wilhelmus Pigai menilai 17 item syarat perpanjangan kontrak karya yang disodorkan Pemerintah Daerah Papua tak akan memberatkan pihak PT. Freeport Indonesia.

Dalam 17 item syarat, beber Wilhelmus, beberapa diantaranya meliputi pembagian saham Freeport, pembangunan smelter harus  dilakukan di Papua. PT.Freeport Indonesia harus melibatkan orang asli Papua, Renegoisasi atau perundingan kembali kontrak karya harus melibatkan pemilik hal ulayat maupun Pemerintah Papua.
“Siapa yang memiliki hak ulayat diareal tambang Freeport ? Nah, ini yang harus diperhatikan dan pa Gubernur Papua sudah sampaikan ke Presiden RI Jokowi artinya itu masih berjenjang ke depan dan saya pikir syarat ini masih wajar dan tak memberatkan Freeport,” kata Wilhelmus Pigai saat ditemui diruang kerjanya, Sabtu (12/12).
Mengenai permintaan pembagian saham Freeport untuk Papua, Wilhelmus menyebutkan masih sebatas permintaan dalam syarat Kontrak Karya. Sedangkan untuk berapa persen saham untuk Papua, akan dibahas kembali. “Jadi baru permintaannya apakah setuju atau tidak, kalau setuju baru akan dibahas berapa persen saham bagian Pemda Papua,” tutur Wilhelmus.
Selama ini, kata Anggota DPR yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Mimika, Kontrak Karya Freeport tak menguntungkan pemilik hak ulayat maupun Pemerintah Provinsi Papua. “Selama ini memang pemilik hak ulayat terabaikan, mereka merasa tidak ada keadilan,” urainya.
Maka itu, Wilhelmus meminta kepada PT.Freeport Indonesia maupun Pemerintah Pusat agar melibatkan Pemerintah Papua maupun Pemerintah Kabupaten terdekat yang berada diareal pertambangan Freeport, dalam pembahasan perpanjangan kontrak karya.
“Pemerintah Pusat jangan bicara sepihak, tapi pelibatan masyarakat Papua. Sebab, aktivitas Freeport berada di Papua, kami akan mendukung Freeport, apabila mau mendengarkan apa yang menjadi kemauan rakyat di Papua,” kata dia.
Ia mengakui keberadaan PT.Freeport Indonesia sangat berdampak bagi perkembangan perekonomian di Papua. “Kita tidak bisa pungkiri, kehadiran Freeport memberikan kontribusi positif dalam bentuk royalty maupun kegiatan lainnya, tapi kami masih membutuhkan perhatian besar, yang tertuang dalam 17 item syarat,” tutup Wilhelmus. (Syaiful)

Dibaca 479 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.