Jangan ada Darah dan Air Mata Lagi di Tanah Papua | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Jangan ada Darah dan Air Mata Lagi di Tanah Papua

Headline Penulis  Jumat, 11 Desember 2015 10:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Peringatan HAM ke-67 se-Dunia di Provinsi Papua
Gubernur Papua saat menghadiri Peringatan HAM ke-67 se-Dunia

 

“Dari Peringatan HAM ke-67 se-Dunia di Provinsi Papua”

Jayapura,- Peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke-67 se-Dunia tingkat Provinsi Papua dilaksanakan, Kamis kemarin, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua.

Hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP,MH, Ketua MRP Papua, Timotius Murib, Sekertaris Komnas Ham Papua, Fritz Ramandey, keluarga korban HAM di Papua dan tamu undangan lainnya.
Gubernur Papua dalam sambutannya menharapkan kepada seluruh aparatur pemerintah agar membuat kebijakan pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Gubernur mengaku, dibutuhkan dukungan dari bupati se-Papua agar memberi dukungan kepada Komnas HAM Perwakilan Papua untuk pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparatur pemerintah sampai pada tingkat kampung. Dalam meningkatkan SDM dibidang HAM terutama mengenai implementasi pembangunan berbasis HAM.
“Kepada TNI-Polri agar benar-benar mengimplementasikan standar dan prinsip HAM didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tidak boleh lagi ada darah dan air mata di atas tanah ini,” ujarnya.
Gubernur mengharapkan, kepada semua masyarakat di Papua agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada tidak terpenuhina hak asasi orang lain.
“Ingat bahwa kita bukan hanya memiliki hak, tetapi kita juga memiliki kewajiban. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” terangnya.
Oleh sebab itu, Lukas Enembe mengajak semua pihak agar saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sebab, jika upaya pemajuan dan penegakan HAM menjadi agenda bersama, maka cita-cita Papua untuk bangkit, mandiri dan sejahtera pasti akan tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Lukas Enembe meminta kepada Komnas HAM Perwakilan Papua untuk berkomitmen memberi dukungan dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM di Papua.
“Komitmen Pemprov Papua telah tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua,” tandasnya.
Dimana dalam pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa, pemerintah provinsi dan penduduk provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati HAM di Papua. Sementara pada pasal 47 menegaskan bahwa untuk mengekamn HAM kaum perempuan, pemerintah provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan upaya untuk memposisikannya sebagai mitra kaum laki-laki.
“untuk melaksanakan amanat ini di Papua sudah dibentuk Komnas HAM, sementara pengadilan HAM dan Komisi dan rekonsiliasi masih terus diupayakan,” ucapnya.
Hal ini sebagai komitmen pemprov Papua untuk mewujukan harapan-harapan masyarakat termasuk menjaga kebebasan dan memberikan perlindungan kepada semua lapisan.
Sementara itu, Sekertaris Komnas Ham Papua Frits Ramandey mengatakan untuk penyelesaiaan kasus HAM tidak bisa dilimpahkan ke pemerintah daerah, karena membutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat.
"Kalau bicara penyelesaiaan kasus HAM tidak bisa dikasih ke pemerintah daerah, karena membutuhkan kebijakan pusat," kata Frits Ramandey.
Dia mengaku, dalam catatan pihaknya, di era orde baru ada 22 agenda operasi yang patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM. Sedangkan di era reformasi sejak otonomi khusus sampai sekarang ada sekitar 9 peristiwa yang patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM.
"Karena itu yang harus diselesaikan oleh negara adalah beberapa kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional, karena jika dibiarkan terus bukan pelakunya yang jadi sasaran tetapi negara, dan harus diingat Papua hari ini memiliki kerentanan politik dan isu-isu asasi punya implikasi terhadap kondisi politik di Papua," ucapnya.
Ramandey katakan, kasus yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat pertama adalah Wasior, Wamena itu di era reformasi, Uncen berdarah, Biak berdarah, Pania, dan kasus-kasus agraria.
"Ini kasus-kasus yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM dan ini telah mendapat atensi dari pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk diselesaikan," kata Ramandey.
Dia menambahkan seharusnya dengan adanya atensi dari Presiden, seharusnya diselesaikan secepatnya, kalau tidak posisi negara menjadi sangat rumit dan terus mendapat tekanan dari masyarakat internasional .
"Tema peringatan HAM tahun ini adalah 'Hak Kami Kebebasan Kami'. ini adalah tema yang dipilih untuk bagaimana beri ruang yang cukup kepada negara untuk merangkul warga dan kasus-kasus yang sudah terjadi diselesaikan," katanya. (Bams)

Dibaca 528 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.