Miras Marak, Perdasi Tidak Maksimal | Pasific Pos.com

| 18 August, 2019 |

Miras Marak, Perdasi Tidak Maksimal

Headline Penulis  Jumat, 11 Desember 2015 10:36 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Miras Marak, Perdasi Tidak Maksimal

Jayapura,- Peredaran minuman keras di Papua masih saja marak, Perdasi No. 15 tahun 2013 soal larangan miras di Papua ternyata tidak berjalan efektif.

Kondisi tersebut membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua, Tony Wanggai melontarkan kritikannya kepada Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami sangat mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua yang telah mengesahkan Perdasi No. 15 tahun 2013. Namun, sejak Perdasi tersebut digulirkan, pemerintah daerah belum ada eksen di lapangan,’’ ujarnya.
Menurutnya, apakah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari miras cukup tinggi? Aturan kita buat dan kalau tidak ada ketegasan sama saja tidak berarti," ungkapnya kepada wartawan di Hotel Grand Abe, Kotaraja, Kota Jayapura, Kamis (10/12).
Diakuinya, sumber dari segala kejahatan adalah setan dan setan itu adalah miras. Untuk itu, DPRP fokus pada pendidikan sesuai dengan amanat Otsus sebesar 30 persen.
Sebelumnya, Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano sudah mengeluarkan Peraturan Walikota (perwal). Dan, sejak perwal tersebut diterapkan, ada salah satu distributor miras yang berhasil di ciduk.
"Politik dan ekonomi sangat tinggi dan dilematis. Saya pikir kembali kepada umat manusianya sendiri untuk sadar." cetusnya.
Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yonas Nusi mengemukakan sependapat dengan regulasi larangan peredaran miras di Provinsi Papua.
Menurutnya, miras sudah cukup lama ada di Papua baik lokal maupun buatan pabrik, ia meminta kepada DPRP agar membuat rapat lagi terkait ketegasan pelaranagan miras dengan menghadirkan tokoh agama, dan masyarakat. "Komunikasi bersama tentang perdaran miras di tanah papua agar di pastikan tutup," tegasnya.
Menurutnya, orang papua mati dengan berbagai cara, mati karena miras, mati karena pelayanan kesehatan yang lambat penanganan, mati karena HIV dan AIDS dan mati karena politik.
Sehingga perlu adanya sinergitas antara masyarakat, TNI, Polri, dan pihak-pihak yang peduli akan kesehatan agar membeckup penjaulan miras agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan dari Gerakan Muda Nasional Indonesia, Safaria Gofiyai mengatakan pembahasan soal miras sejatinya harus diundang juga pihak keamanan dalam hal ini Polda maupun Pangdam sehingga pembicaraan ini bisa terarah.
Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan. Apakah dengan Perdasi maupun Pergub yang nantinya bakal diterapkan itu ada kesadaran atau tidak terhadap distributor miras dan konsumen ? Menarik di nanti !!!. (Ramah)

Dibaca 686 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.