Anggota Dewan Sindir Sikap Gubernur Papua | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Anggota Dewan Sindir Sikap Gubernur Papua

Headline Penulis  Kamis, 10 Desember 2015 11:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota Komisi I DPR Papua Laurenzus Kadepa

 

“Soal Kontrak Karya Freeport”

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua Laurenzus Kadepa menyindir sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang mendukung perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia hingga 2041. Ia pun menyarankan agar perpanjangan kontrak karya melibatkan pemilik ulayat diareal penambang Freeport.

"Kenapa kini beliau menyetujui, padahal awal-awalnya menolak. Ini harus dijelaskan kepada rakyat Papua. Apakah gubernur sudah menanyakan ke para pemilik ulayat akan hal itu. Apakah pemilik ulayat juga setuju perpanjangan kontrak atau tidak,” tanyanya melalui via telepon, Selasa (8/12).
Menurut Kadepa, pemilik ulayat sudah lama jadi korban keberadaan Freeport. Dimana keberadaan suku pemilik hak ulayat area penambangan selama ini, selalu dimanfaatkan oknum dan kelompok tertentu mendapat keuntungan.
“Mereka selalu dikorbankan. Ketika pemilik ulayat menuntut haknya, mereka dituding bermacam-macam, OPM-lah dan separatis, pengacau keamanan dan lainnya. Harusnya pemilik ulayat diberi kesempatan bicara dan menentukan nasib mereka. Selama ini mereka korban, dijebak, dan didiskriminasi," tuturnya.
Ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa masa depan dan keberlangsungan hidup anak cucu suku pemilik hak ulayat ada di tangan mereka sendiri, bukan karena Freeport atau elit politik dan pejabat di Papua atau Jakarta.
"Saya dukung gubernur kalau pernyataannya itu didukung pemilik ulayat. Kalau tidak, jelaskan ke publik apa penyebab gubernur setuju perpanjangan kontrak karya Freeport. Apakah nantinya jika diperpanjang, kontrak itu tak lagi mengorbankan suku pemilik ulayat," katanya.
Senada juga ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Papua, Decky Nawipa yang juga anak adat suku Mee, salah satu suku pemilik ulayat area penambangan Freeport . Menurut Decky, Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua menjadikan Freeport sebagai masalah Pemerintah, tanpa pemilik ulayat tak dilibatkan.
Ia pun mempertanyakan sikap gubernur Papua yang berubah dengan menyetujui kontrak karya PT.Freeport Indonesia. Decky juga meminta kontrak karya tersebut jangan menghorbankan masyarakat pemilik ulayat.
"Ada apa dibalik itu. Kalau gubernur setuju perpanjang kontrak karya, apakah gubernur sudah menyiapkan draf Persasus untuk memproteksi dan akan menguntungkan pemilik ulayat. Nilainya harus jelas. Berapa persen untuk pemilik ulayat, berapa persen untuk Pemprov Papua dan pemerintah pusat, berapa persen untuk perusahaan. Kalau ada, barulah bicara masalah perpanjangan kontrak," imbuh Nawipa. (Syaiful)

Dibaca 733 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX