Janji Jokowi Ungkap Kasus Paniai 'Palsu' | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Janji Jokowi Ungkap Kasus Paniai "Palsu"

Headline Penulis  Selasa, 08 Desember 2015 20:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa Didampingi Decky Nawipa
Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa Didampingi Decky Nawipa

 

Jayapura,- Pernyataan Presiden RI Joko widodo yang berjanji akan mengungkap kasus Paniai berdarah yang menewaskan 4 warga sipil, pada 8 Desember 2014 silam kembali diungkit. Bahkan Anggota Komisi 1 DPR Papua, yang membidangi Pemerintah, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai janji Presiden Jokowi palsu.

“Pa Presiden pernah berjanji mengungkap kasus penembakan di Paniai, namun sudah 1 tahun terakhir tragedi kasus Paniai berdarah hingga saat ini tidak ada pengungkapan. Bentuk keperihatinan Jokowi tidak ada bukti nyata,” ujar Laurenzus Kadepa didampingi Decky Nawipa, anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Paniai, Senin (7/12).
Laurenzus berpandangan wacana pembentukan Tim audit kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua oleh Komnas HAM terkesan pengalihan kasus Paniai. Ia mengkhawatirkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Presiden Jokowi luntur.
“Saya menilai  kinerja Komnas Ham RI gagal.  Dulu saja pa Kapolda pernah mengatakan kasus Paniai ranah Komnas HAM. Kini apakah Komnas HAM mampu kerja atau tidak ?,” tanyanya.
Politsi asal Partai NasDem ini juga menagih janji Bupati Paniai yang siap melepaskan lambang Garuda di bajunya ketika kasus Paniai tidak terungkap. “Sampai sekarang belum melepaskan lambang garuda itu. Sampai kapan melepaskan lambang garuda itu?," tuturnya geram.
Penegasan serupa juga disampaikan Decky Nawipa yang menagih janji Presiden Jokowi untuk mengungkap pelanggaran HAM di Papua, termasuk Paniai Berdarah. Sebab, kata dia, ketika Pilpres, masyarakat Paniai memberikan 100 persen suara kepeda Jokowi.
"Nah, sekarang kami menunggu janji Jokowi terhadap pengungkapan kasus Paniai. Akhirnya tahun 2015 ini kami berharap adanya penuntasan kasus Paniai sehingga bisa menjadi kado Natal dan tahun baru bagi masyarakat,” katanya.
Decky juga mendesak pemerintah Kabupaten Paniai untuk mengambil langkah-langkah dalam mendorong penyelesaian kasus itu. “Bupati selaku pimpinan di Paniai dan seharusnya mengumpulkan semua tokoh dan membicarakan masalah ini. Setelah itu menentukan langkah selanjutnya. Beliau yang harus punya tanggungjawab,” desaknya.
Pihaknya juga mendesak seluruh unsure pimpunan di Pemerintah Kabupaten Paniai, Kapolda, Pangdam maupun Presiden agar menseriusi kasus Paniai. Apalagi, sambungnya,  kini Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw, adalah orang asli Papua.
"Kami harap dia bisa menangani masalah ini. Sebagai anak daerah kami minta kasus ini dituntaskan. Kini suasana Natal di Paniai tak seperti biasa. Tak ada kegiatan masyarakat. Mereka masih trauma, mereka menuntut kasus itu selesai," ucapnya. (Syaiful)

Dibaca 995 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX