Debat Saham Freeport, Pemerintah Pusat Jangan Abaikan UU Otsus | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Debat Saham Freeport, Pemerintah Pusat Jangan Abaikan UU Otsus

Headline Penulis  Selasa, 08 Desember 2015 20:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota DPR Papua, Haji Syamsunar Rasyid
Anggota DPR Papua, Haji Syamsunar Rasyid

 

Jayapura,- Anggota DPR Papua, Haji Syamsunar Rasyid meminta kepada Pemerintah Pusat agar tak hanya mendebatkan saham PT.Freeport Indonesia, sementara Undang-Undang Otonomis Khusus Tahun 2001 diabaikan.

 “Pemerintah Pusat harus mengingat Papua punya kewenanan khusus, termasuk hak ulayat. Jangan hanya berdebat mengenai saham Freeport, tapi harus mengingat hak ulayat masyarakat,” katanya Haji Syamsunar saat ditemui diruang kerjanya, Senin (7/12).
Menurutnya, sejak Otsus berlaku di Papua, Pemerintah Pusat harus mengingat kewenangan yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Papua dalam mengatur tata Pemerintahan sendiri, termasuk PT. Freeport Indonesia.
“Seharusnya Pemerintah Pusat berkoordinasi ke semua pihak di Papua seperti Gubernur, DPR Papua dan MRP serta pemilik ulayat," katanya.
Syamsunar menegaskan, bahwa Pemerintah Pusat harus membuka lembaran Negara untuk memberikan wewenang kepada pemerintah Provinsi Papua, khusus hak ulayat untuk orang asli Papua. “Apakah hak ulayat ini sudah selesaikan atau belum?.  Jangan hanya pemerintah pusat selalu membicarakan soal saham tanpa mengingat hak-hak untuk orang asli Papua. Kalau tidak dilibatkan maka, apa yang menjadi kewenangan orang asli terhadap UU Otsus di Papua.  Ini harus dipikirkan  pusat,” urainya.
Oleh karena itu, pihaknya juga mengingatkan kepada Pemerintah Papua untuk duduk bersama demi kepentingan kesejahteran rakyat Papua. “Saya minta Gubernur Papua, wakil gubernur, pimpinan DPRP dan MRP agar kita duduk bersama-sama membicarakan masalah Freeport yang kini jadi masalah di Jakarta," ajak Syamsunar. (Syaiful)

Dibaca 578 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX