14 SKPD Tolikara Terindikasi Rugikan Negara Rp 137 Milyar | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

14 SKPD Tolikara Terindikasi Rugikan Negara Rp 137 Milyar

Headline Penulis  Selasa, 08 Desember 2015 20:43 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Pengambilan sumpah/janji Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) tahun 2015 kembali digelar di AULA Kantor DPRD Tolikara kemarin, di Karubaga.

Usai sumpah/janji MP-TPTGR tersebut MP-TPTGR yang diketuai Sekda Tolikara Dance Yulian Flassy, SE,M.Si kembali juga mengelar persidangan terhadap 14 SKPD yang telah terindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 137 milyar lebih sejak tahun Anggaran 2004 hingga 2013.
Ketua MP-TPTGR Tolikara Dance yulian flassy,SE, M.Si usai mengelar persidangan tersebut menjelaskan 14 SKPD Tolikara yang terindikasi telah merugikan keuangan Negara itu adalah Dinas pemuda olahraga sebesar Rp 7 milyar lebih, Dinas Kesehatan Rp 4 milyar lebih, Dinas PU Rp 8 milyar lebih, Bappeda Rp  958 juta lebih, Dinas Perhubungan Rp  6 milyar lebih, Dinas Sosial Rp  2 milyar lebih, Kesbangpol Rp  151 juta lebih, Sekretariat daerah Rp  1 milyar lebih, Bagian Tatapem Rp  14 milyar lebih, Bagian Umum Rp  1 milyar lebih, Sekretariat DPRD Rp  46 milyar lebih, Badan keuangan Rp  43 milyar lebih, Dinas pertanian dan perkebunan Rp  295 juta lebih, Dinas perindagkop Rp  2016 juta lebih. Semuanya itu  terhutung sejak tahun 2004-2008 hingga 2013.
“Penggunaan uang Negara ini tidak ada yang tersembunyi,semuanya harus jelas dan transparan bagi rakyat dan Negara. Jika terdapat ada penyelewengan atau penggelapan dana maka kepadanya akan dimintai pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun juga”ujar sekda Tolikara Dance Yulian flassy.
Dikatakannya hari ini kmi bisa mengelar persindagan terhadap 1 instansi saja yakni Dinas pendidikan pemuda olah raga,dengan memakan waktu 3 jam lebih. Karena banyaknya kasus terhadap berbangai pekerjaan fisik pembangunan sekolah dn pengadaan bahan pelajaran yang belum selesai seratus persen. Sedangkan terhadap beberapa skpd lain menurut rencana atau jadwal akan di lanjutkan besok hingga hari jumat,11 des 2015.
Sementara itu Bupati Tolikara Usman Wanimbo, SE,M.Si dalam sambutannya mengatakan, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) adalah salah satu wadah internal Pemerintah untuk menyelesaikan  temuan-temuan aparat pengawasan fungsional seperti BPK, BPKP dan Inspektorat yang dilakukan oleh para bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah.
Bila ditinjau dari sifat pelaku kerugian, maka penyebabnya adalah bendahara, dimana tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang/uang, mengeluarkan barang/uang kepada pihak yang tidak berhak, melakukan korupsi, penyelewengan, penggelapan atau tidak mempertanggungjawabkan keuangan/barang yang dikelola.
Berikutnya adalah Pegawai Negeri bukan bendahara melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan tidak menepati janji atau kontrak atau penipuan, penggelapan dan perbuatan yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Ujar Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Tolikara Dance yulian flassy,SE,M.Si.
Lanjutnya, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Tolikara memiliki tiga tugas pokok yang harus diselesaikan.
Pertama, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP TGR,  Kedua, memproses dan menyelesaikan TP-TGR, serta ketiga, memberikan laporan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pengadilan pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR yang meliputi pembelaan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, pemenjaraan melalui peradilan apabila terjadi hambatan atau penagihan melalui instansi yang terkait.
Pada dasarnya baik Tuntutan Ganti Rugi maupun Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tuntutan yang bertujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Untuk itulah, pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama saling membantu, saling mengingatkan dan saling menjaga citra kita sebagai aparat, yang merupakan contoh dan teladan bagi masyarakat, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan negara.
Apabila ada di antara kita, rekan-rekan kerja kita yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, maka saya mengharapkan dengan kesadaran sendiri mengakui dan menyelesaikan perkaranya, sebelum dilakukan oleh pihak yang berwajib.
Saya yakin dengan kedewasaan dalam berfikir, kematangan dalam birokrasi, kita sudah tahu konsekuensi logis yang kita terima dalam setiap tindakan serta kebijakan yang kita ambil, baik secara sadar maupun tidak. Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan melalui upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya baik secara tunai atau secara angsuran.
Kepada majelis saya berharap agar kerugian Daerah yang terjadi akibat dari kelalaian penggunaan anggaran sehingga menguntungkan Pihak Ketiga agar diusut tuntas mulai dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang ini secara bertahap dan Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Tolikara agar dapat memeriksa dan mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan SKPD dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang ini, sedangkan yang belum tuntas agar supaya dapat ditindaklanjuti, dan tidak tertutup kemungkinan bilamana terjadi proses tuntutan sesuai aturan yang berlaku. (Fani)

Dibaca 673 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX