Bupati Ancam Cabut Ijin Perusahaan Sawit di Keerom | Pasific Pos.com

| 15 December, 2019 |

Bupati Ancam Cabut Ijin Perusahaan Sawit di Keerom

Headline Penulis  Jumat, 04 Desember 2015 09:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Penjabat Bupati Keerom, Doren Wakerkwa
Penjabat Bupati Keerom, Doren Wakerkwa

 

“Diduga Belum Bayar HGU”

Jayapura,- Pemerintah Kabupaten Keerom akan mencabut ijin beberapa perusahaan sawit atau hak Pengelolaan Hutan (HPH), karena sampai saat ini belum membayar Hak Guna Usaha (HGU) sebagai kewajiban mereka kepada daerah.

Penjabat Bupati Keerom Doren Wakerkwa kepada wartawan, mengaku belum menggenjot perusahaan – perusahaan besar yang beroperasi di kabupaten yang terletak di wilayah perbatasan RI – PNG itu.
“Semua media tau, masyarakat mengetahui berapa perusahaan negara yang masuk di Keerom ini. Dia (Perusahaan-red) punya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah dibayarkan kepada negara. Akan tetapi Hak Guna Usaha (HGU) kewajibannya kepada daerah belum dibayarkan,”tegasnya.
Doren mengaku, dirinya sudah berjanji dan tegaskan kepada perusahaan ini akan hentikan usaha mereka di Kabupaten Keerom, apabila tahun depan belum membayarkan kewajiban ini. “Saya akan stopkan tidak boleh kerja karena HGU nya belum bayar. Karena HGU ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar yang akan dijadikan sebagai PAD daerah,”tukasnya.
Lanjut dia, tunggakan HGU yang menunggak sejak lima tahun lalu, diperkirakan mencapai Rp25 miliar. Oleh karena itu, pihak perusahaan diwarning membayar paling lambat hingga akhir tahun ini. “Saya sudah bertemu dengan mereka dan saya sudah katakan akan tutup perusahaan mereka di tahun anggaran baru. Kecuali kewajiban mereka membayar HGU dilaksanakan,”tegasnya.
Belum dibayarnya HGU, lanjut Doren menyebabkan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) Kabupaten Keerom hanya menjadi menurun dimana tahun ini hanya mencapai Rp 12 miliar, sementara hasil yang “dikeruk” perusahaan bisa mencapai Rp50 miliar dalam setahun.
“Bagi ini tidak sebanding apalagi PAD kita sangat kecil. Sementara keuntugan perusahaan bisa mencapai Rp50 miliar per tahun. Makanya sekarang tinggal kesadaran perusahaan besar itu saja. Kita sudah kasi ijin, tapi jangan anggap remeh kami di Papua. Segera lakukan pembayaran karena jika tidak kita akan tindak tegas,” ancamnya.
Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati mengaku bakal segera membangun pos-pos yang nantinya dijaga oleh Satpol PP guna mencegah peredaran hasil perkebunan dan kehutanan ilegal. “Saya akan tegakkan aturan karena dengan PAD yang besar kita juga ingin membiayai pembangunan rumah tau pos TNI/Polri untuk menjaga perbatasan kita. Sudah bukan rahasia umum mereka mempertahankan batas negara hanya didukung dengan rumah pos yang tak permanen dan sedikit tak layak. Makanya pemerintah perlu mendukung, yang sudah tentu dengan dana dari pembayaran pajak kepada daerah itu,”ujarnya. (Bams)

Dibaca 1283 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.