31 Anggota DPRD Kota Tolak Periksa Urine | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

31 Anggota DPRD Kota Tolak Periksa Urine

Headline Penulis  Kamis, 03 Desember 2015 07:14 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Kepala BNNP Papua, Jackson Lapalonga
Kepala BNNP Papua, Jackson Lapalonga

 

Jayapura,- 31 Anggota DPRD Kota Jayapura menolak menjalani pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Nasional Narkotika Provinsi Papua yang diselenggarakan di Kantor DPRD Kota Jayapura, Rabu (2/12) siang.

Dalam pemeriksaan urine itu, tercatat hanya 9 orang anggota DPRD Kota Jayapura dari total 40 anggota yang berkenan diambil sampel urinenya untuk pemeriksaan penggunaan Narkoba oleh BNN Papua.
Kepala BNNP Papua Komisaris Besar Polisi Jackson Lapalonga saat dikonfirmasi membenarkan adanya sikap penolakan 31 Anggota DPRD Kota Jayapura untuk diambil sampel urine dalam rangka pemeriksaan Narkoba oleh BNNP Papua. “Mereka menolak dengan alasan pribadi dan tidak bisa dipaksakan,” kata Jackson, Rabu (2/12).
Padahal, kata Jackson, beberapa waktu lalu Anggota DPRD Kota Jayapura berkunjung ke kantor BNNP Provinsi Papua guna melihat sejauh mana pelaksanaan penertiban peredaran Narkoba di Kota Jayapura. Mereka juga meminta BNNP melakukan tes urine kepada para anggota legislative di DPRD Kota.
“Memang benar ada 31 anggota DPRD Kota Jayapura yang menolak saat BNNP ingin mengambil sampel urine mereka. Berdasarkan data, hanya 9 anggota dewan yang bersedia diambil sample urinenya dan hasil pemeriksaan dinyatakan negative,” terang Jackson.
Jackson menganggap penolakan yang dilakukan oleh 31 orang Anggota DPRD Kota Jayapura ini merupakan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat. Dimana saat ini BNN Papua sedang ada gencar –gencarnya melakukan pemeriksaan narkoba terhadap masyarakat.
“31 orang anggota DPRD Kota yang tidak mencontohkan sikap yang baik kepada masyarakat, mestinya sebagai wakil rakyat mengapa harus takut untuk melakukan pemeriksaan apabila bersih. Ini menunjukan kepada masyarakat kota Jayapura bahwa para wakilnya ini memang memang bebas narkoba, kalau takut diperiksa nanti masyarakat yang menilai ,”jelasnya.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Jayapura Dra. Lievelien Ansanay saat di konfirmasi via selulernya membantah apabila 40 anggota DPRD Kota Jayapura menolak untuk melakukan pemeriksaan urine.
Menurut Lievelien, BNNP melakukan pemeriksaan bertepatan dengan adanya anggota DPRD Kota yang menyiapkan laporan rapat padangan fraksi, terkait pembahasan anggaran dengan Pemda Kota Jayapura. “Jadi kebanyakan anggota DPRD Kota kembali ke ruangan untuk mempersiapkan laporan tanggapan fraksi, sehingga kalau dikatakan menolak tidak benar. Justru kami yang meminta untuk BNNP datang untuk melakukan pemeriksaan urine,” kata Lievelien. (Syaiful)

Dibaca 566 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.