Bupati Nonaktif Thomas Tigi Masih Berkuasa | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Bupati Nonaktif Thomas Tigi Masih Berkuasa

Headline Penulis  Kamis, 26 November 2015 11:01 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Plt Bupati Kabupaten Dogiyai Herman Auwe, S.Sos
Plt Bupati Kabupaten Dogiyai Herman Auwe, S.Sos

 

Jayapura,- Bupati Nonaktif Kabupaten Dogiyai Thomas Tigi masih berkuasa sebagai Bupati. Pria yang menjadi terdakwa kasus dana Bansos itu benar-benar masih melakukan kegiatan Pemerintahan.

Padahal, tugas dan wewenangnya sebagai Bupati sudah dilimpahkan kepada Wakil Bupati berdasarkan Surat Mendagri dengan nomor : 131.91/5201/OTDA tertanggal 29 Oktober 2015 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 131.91-5841 tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Bupati Dogiyai dan surat Gubernur Provinsi Papua dengan nomor : 180/2039/SET tertanggal 6 Oktober 2015 perihal penugasan Wakil Bupati Dogiyai sebagai pelaksana tugas Bupati Dogiyai.
Plt Bupati Kabupaten Dogiyai Herman Auwe. S.Sos, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (25/11) mengatakan pasca serah terima pelaksana tugas harian Bupati Kabupaten Dogiyai (Plt Bupati) 03 November 2015 di ruang kerja SEKDA Provinsi Papua, dan kembali ke Dogiyai melaksanakan tugas-tugas sebagai Pelaksana tugas bupati hal tersebut di buktikan dengan apel gabungan seluruh SKPD Kabupaten Dogiyai dan melakukan Blusukan ke sejumlah tempat baik di sekolah-sekolah, rumah sakit dan pembangunan pasar.
Namun, bupati nonaktif Thomas Tigi masih mengklaim sebagai Bupati aktif hal ini di buktikan dengan bupati nonaktif Thomas Tigi tidak mengakui surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian sementara dan yang bersangkutan mengklain bahwa surat keputusan menteri dalam negeri itu palsu.
Jadi, bupati nonaktif Thomas Tigi masih melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa SKPD secara tersembunyi, dan berencana melakukan pelantikan terhadap beberapa SKPD Kabupaten Dogiyai,’’ ujar Herman.
Ia mengaku, saat ini bupati nonaktif Thomas Tigi sedang menggugat Gubernur Provinsi Papua di PTUN Jayapura atas surat usulan pemberhentian sementara kepada menteri dalam negeri. Jelasnya.
Masih menurutnya, bupati nonaktif Thomas Tigi kemarin juga mengikuti pertemuan para Bupati / Kepala Dinas Pekerjaan Umum Se-Indonesia Timur untuk membahas Dana DAK Infrastruktur di Makassar. “Saya sudah tiba ditempat pertemuan, tetapi bupati nonaktif Thomas Tigi sudah ada dalam ruangan, sehingga saya pilih keluar, karena tidak ingin ribut,’’ terangnya.
Plt Bupati Herman Auwe juga pertanyaan penegak hukum yang membiarkan bupati nonaktif Thomas Tigi melakukan semua aktivitas atau kegiatan yang sifatnya melawan hukum.
“Apakah yang bersangkutan juga kebal dengan hukum, atau penegak hukum sengaja membiarkan untuk mengadu domba masyarakat kabupaten Dogiyai,’’ tegasnya lagi.
Untuk itu, plt Bupati minta Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memonitoring dan ikut memperhatikan kondisi di Kabupaten Dogiyai Papua. “Kami berharap agar para penegak hukum di Papua agar melakukan penegakan supermasi hukum terhadap yang bersangkutan agar roda pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan Kabupaten Dogiyai berjalan normal dan baik,’’ tambahnya.
Lanjutnya, bupati nonaktif Thomas Tigi sudah beberapa kali berusaha untuk naik ke Dogiay, tetapi ditahan oleh Kapolres Kabupaten Nabire. “Kami minta aparat keamanan melakukan tugasnya dengan baik, kenapa bupati lain seperti Bupati Sarmi dan Biak ditahan sementara bupati nonaktif Thomas Tigi tidak,’’ tanya plt Bupati Herman Auwe lagi. (Bams)

Dibaca 1380 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX