Gubernur: Dana Otsus Papua Rp 5 Triliun Lebih | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Gubernur: Dana Otsus Papua Rp 5 Triliun Lebih

Headline Penulis  Kamis, 19 November 2015 10:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH.
Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH.

 

Jayapura,- Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2016 mengalami kenaikan. Dana Otsus Papua diperkirakan sekitar Rp 5 triliun lebih.

Namun dana besar itu sangatlah kecil jika melihat kondisi wilayah Papua sangatlah berbeda dengan daerah lain di Indonesia.
"Tahun ini Papua terima Rp 4 triliun lebih, tapi tahun depan akan ada kenaikan," kata Lukas Enembe, kemarin.
"Dananya besar sekali, tapi bagi saya itu kecil, mengingat wilayah Papua tidak cukup dijangkau dengan lima triliun. Apalagi transportasi yang sangat susah, harga bahan bakar minyak dan segala macamnya juga begitu mahal. Jadi dana sebesa itu tidak cukup," ucapnya.
Dalam menjalankan pemerintahan, ujar Enembe, kemampuan pemerintah provinsi sangatlah terbatas, sehingga apa yang dilakukan belum benar-benar memberi kepuasan bagi masyarakat Papua.
Disisi lain lanjutnya, hampir 13 tahun Papua menjalankan undang-undang Otsus dengan berbagai format, tetapi tidak satupun yang mendesain secara baik untuk bidang-bidang yang menjadi fokus yakni, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.
"Tidak ada desain yang jelas untuk dibangun, tentu dari gubenur ke gubernur kebijakan berbeda-beda, namun saya temukan kebijakan tersebut tidak menguntungkan orang Papua, karena dana sebesar itu tidak ada disini, semua dibawa keluar," kata Enembe.
Dia menambahkan, meskipun saat ini ada kebijakan 80 persen dana Otsus diberikan kepada kabupaten/kota dan 20 persen dikelola provinsi, namun hal ini belum diketahui apakah bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua atau tidak.
"Ini belum dievaluasi karena baru berjalan satu tahun, nanti kami cek apakah 80 persen itu benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat Papua di kampung-kampung atau tidak. Ini yang nanti dievaluasi," kata Enembe.
Dikutip dari situs Setkab, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, pemerintah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 18.905.118.840.000 untuk dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan lebih dari Rp 1 triliun, dibandingkan alokasi dana untuk anggaran yang sama pada APBNP 2015 yaitu untuk dana otonomi khusus sebesar Rp 16,5 triliun ditambah Dana Keistimewaan Provinsi DIY sebesar Rp 547,5 miliar.
Dalam draf RAPBN Tahun 2016 yang diajukan oleh Jokowi diuraikan, dari total 18.905.118.840.000 dana Otonomi Khusus dan dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000 (sebelumnya Rp 7 triliun).
“Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu dibagi 70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 untuk Provinsi Papua dan 30 persen atau Rp 2.329.517.820.000 untuk Provinsi Papua Barat,” bunyi keterangan pemerintah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat yakni Rp 3.375.000.000.000.
Jumlah dana tambahan infrastruktur ini dibagi masing-masing untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2.261.250.000.000 dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.113.750.000.000.
Sebagai perbandingan pada APBNP 2015, dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2 triliun, dan untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp 500 miliar. (Bams)

Dibaca 1067 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX