Gubernur Minta Dilibatkan Dalam Kontrak Karya Freeport | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Gubernur Minta Dilibatkan Dalam Kontrak Karya Freeport

Headline Penulis  Selasa, 17 November 2015 15:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Gubernur Minta Dilibatkan Dalam Kontrak Karya Freeport
Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH.

 

Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH mengatakan selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka dirinya sebagai gubernur harus ikut menentukan PT.Freeport Indonesia. Apakah perusahaan tambang ini beroperasi atau tidak di Papua.

“Karena daerah eksplorasi PT Freeport itu ada di Papua, tetapi kita tidak pernah dilibatkan oleh pusat. Kalau mau cepat kita setuju, karena penerimaan daerah kita di bidang pertambangan itu yang paling besar dan itu semua dari PT Freeport,”ungkapnya kepada wartawan usai melantik tiga Penjabat Bupati Waropen, Asmat dan Keerom kemarin siang, Senin (16/11) di Kantor Gubernur Papua.   

Gubernur mengatakan, ketergantungan Papua akan Freeport juga besar. Sebab hampir 30 ribu orang dan sebagian besar adalah anak – anak asli Papua sebanyak 15 ribu orang bekerja di sana.
Selain itu pemberi sumbangan terbesar bagi pembangunan di Kabupaten Mimika sumbangan terbesar juga dari perusahaan tambang terbesar dunia itu.
Oleh karena itu, seharusnya kalau memang pemerintah pusat ingin cepat berbicara mengenai kontrak karya, maka segera memberitahukan kepada Pemprov Papua. “Siapa pemerintah. Pemerintah itu adalah kita selaku perpanjangan pemerintah pusat di daerah,”tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada pusat segera memutuskan apakah kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2021 diperpanjang ataukah dihentikan dan mencari investor lain. Atau  mungkin juga dilakukan pembahasan mengenai perubahan bagi hasil sebelum berakhirnya masa kontrak karya.
 “Jangan belarut – larut seperti ini, Akhirnya daerah kita terganggu,, termasuk penerimaan daerah. Soal isu Freeport ini orang lain lebih pintar dari kita (Papua-red). Itu yang terjadi,”ucapnya.
Untuk itu Gubernur meminta kepada PT Freeport agar kalau memutuskan/melaksanakan perpanjangan kontrak yang mana prosedurnya sudah berjalan dalam tahun ini. Maka Enembe akan lebih bagus juga, karena menjaga stabilitas keamanan dan juga menjaga ketenangan para tenaga kerja disana.
 “Karena ada yang menginginkan di tahun 2019 kontrak karya berakhir. Memang mengurus kontrak karya itu tidaklah sesederhana atau cepat harus jadi,”akunya.
Sementara itu saat disinggung soal politisi senayan mengaku bisa menuluskan langkah PT Freeport agar kontraknya diperpanjang asal sang politisi juga mendapatkan fee. Gubernur mengaku tidak tau siapa nama politisi itu.
 “Yang jelas daerah itu kalau kontrak itu sudah disepakati dalam waktu dekat. Cepat atau lambat kita harus masuk dan menjadi bagian dalam Freeport,”tekannya.
Sebab masalah divestasi saham dari perusahaan ini haruslah jelas. “Itu saja. Kalau DPR ribut. Kami tidak urus, terpenting kami di Papua punya bagian harus ada,”pintanya.
Ribut – ribut soal Freeport. Kata Gubernur polemiknya justru dari Jakarta.. “Kalau mau perpanjang ya perpanjang. Supaya kepastiannya jelas,”tukasnya lagi.  (Bams)

Dibaca 492 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.