Fraksi PKB : Pemerintah Pusat Perlu Kaji Pilkada Serentak di Papua | Pasific Pos.com

| 19 May, 2019 |

Fraksi PKB : Pemerintah Pusat Perlu Kaji Pilkada Serentak di Papua

Headline Penulis  Selasa, 17 November 2015 15:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Fraksi PKB : Pemerintah Pusat Perlu Kaji Pilkada Serentak di Papua
Tampak Pimpinan Gabungan Fraksi PKB DPR Papua, Senin (16/11).

 

Jayapura,- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Provinsi Papua meminta Pemerintah Pusat mengkaji kembali pelaksanaan Pilkada serentak di 11 Kabupaten di Papua, 9 Desember mendatang yang bertepatan dengan Natal, yang merupakan hari besar bagi umat Kristiani.  

Ketua Gabungan Fraksi PKB DPR Papua, Agus Kogoya berpandangan, Pemerintah Pusat tidak melihat kalender di Papua, dalam menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak.  Sebab, pelaksaan Pilkada serentak bertepatan dengan moment Perayaan Natal bagi sebagaian besar masyarakat Papua.

“Pelaksanaan Pilkada serentak bulan Desember dan dihari itu juga kita masyarakat Papua akan merayakan Hari Natal. Tapi mau gimana lagi,” katanya.
Fraksi PKB menghimbau kepada para Calon Kandidat Bupati di 11 Kabupaten, agar dapat mematuhi mekanisme, sehingga pelaksanaan Pilkada sesuai dengan relnya.  Para calon pemimpin juga dimintai menghimbau para pendukungnya, agar tidak bertindak anarkis dalam Pilkada mendatang.
“Tidak boleh keluar dari rel politik, bisa dibilang system harus diatur baik, apalagi moment Desember ini,” imbuhnya.
Wakil Ketua Gabungan Fraksi PKB DPR Papua, Orgenes Kaway  mengajak masyarakat yang hendak merayakan Pesta Demokrasi agar tidak mencemarkan nama Papua, apabila dalam suasana sukacita Natal.
“Pilkada ini moment penting, maka semua calon harus siap menang dan siap kalah. Lebih penting lagi tidak pelaksanaan Pilkada jangan menganggu suasan Natal,” tuturnya.
Sekretaris Gabungan Fraksi PKB DPR Papua, Nason Utti mengingatkan kepada Pemerintah Pusat bahwa pelaksanaan  Pilkada serentak telah menganggu kenyamanan masyarakat Papua yang hendak merayakan Hari Natal.
“Negara harus perhitungkan baik-baik, Pilkada serentak telah mengganggu suasana Natal. Dimana dari regulasi, Peratuan Pemerintah dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pilkada, kita tarik benang merah seperti di Nabire, apalagi dalam suasana Natal,” ujarnya.
Menurut Nason Utti, Pemerintah Pusat seharusnya mengambil langkah cepat dengan menunda Pilkada serentak di Papua. Ia pun mensayangkan sikap Pemerintah Pusat yang tak menanggapi surat MRP, tentang penundaan Pilkada serentak di Papua.
“Kami apresiasi Pemda Papua yang telah mengangkat Karateker Bupati, demikian juga KPU Papua dalam pelaksaan Pilkada, namun masyarakat yang mendapat imbasnya. Sebab, masyarakat yang merayakan Natal terganggu,” ujarnya. (Syaiful)

Dibaca 956 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX