DPRP Minta Kejati Hentikan Proses Hukum Insiden Tolikara | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

DPRP Minta Kejati Hentikan Proses Hukum Insiden Tolikara

Headline Penulis  Selasa, 17 November 2015 15:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

kedua pemuda JW dan AK yang sedang dalam proses persidangan di PN Klas I A Jayapura.

 

Jayapura,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta Kejaksaan Tinggi Papua menghentikan proses hukum terhadap dua warga GIDI berinisial JW dan AK, yang disangkakan dalam kasus dugaan penghasutan peristiwa penyerangan jamaah muslim Sholat Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada 17 Juli lalu.

Pasalnya, jika proses hukum terhadap dua warga GIDI berlanjut ke Pengadilan Negeri, maka masyarakat akan semakin resah, hingga dikhawatirkan timbulnya konflik baru di Papua, khususnya Tolikara.  

“Selama ini masyarakat sudah tenang dan menjalani aktifitasnya. Jadi, kalau kalau kasus ini lanjut ke Pengadilan, bisa – bisa ada pihak yang tidak terima dan menimbulkan konflik baru,”  ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hubungan Luar NegeriTapal Batas, Hukum dan HAM, Orgenes Wanimbo, Senin (16/11).
Menurutnya, kasus yang melilit dua warga GIDI di Tolikara, telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama dalam Forkopimda Papua di Mapolda Papua.  Dalam pertemuan itu juga menghadirkan Ketua NU Papua, Toni Wanggai sertai Tokoh Agama Islam di Tolikara, termasuk juga Presiden GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo dan tokoh agama lainnya.  
“Dalam pertemuan itu mendapatkan hasil yang baik, yakni membebaskan dua Warga GIDI, walau jadi tahanan Kota,” kata Orgenes.
Orgenes pun mempertanyakan apabila kasus tersebut kembali diproses hingga dilanjutkan ke Pengadilan Negeri setempat. “Ini kepentingan siapa? Apakah kepentingan orang lain ataukah ini murni. Kejaksaan harus melihat kasus ini secara jeli. Jangan hanya segelintir orang lalu menfaatkan kasus ini,” ujarnya.  
Menurutnya, dalam menangani insiden Tolikara, Pemerintah setempat telah melakukan upaya cepat dengan membangun kembali kios milikwarga dan tempat ibadah umat Muslim, yang tak sengaja turut terbakar. Langkah itu, sesuai permintaan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat.
Tak hanya itu, lanjut Orgenes, Pemerintah Tolikara juga memberikan modal usaha kepada pemilik kios. “Saya selaku perwakilan rakyat di Tolikara memberikan apresiasi langkah cepat Bupati Tolikara dan Presiden GIDI serta semua pihak terkait yang mengembalikan situasi Tolikara kembali aman dan damai,”ujarnya.
Sebenarnya, ungkap Orgenes, 11 korban penembakan dalam Insiden Tolikara masih terpukul dengan peristiwa itu, namun mereka tidak mempersoalkan kasus tersebut, karena dianggap tidak ada unsure kesengajaan.
 “Kalau proses dua warga GIDI ini lanjut, tentu tidak akan adil bagi nasib 11 warga GIDI yang terkena tembak oleh aparat keamanan. Kalau ini terjadi penegakan hukum penuh rekayasa, diskriminasi dan tak adil,” katanya. (Syaiful)

Dibaca 593 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.