Gubernur Akan Kumpulkan Bupati dan Walikota se Papua | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Gubernur Akan Kumpulkan Bupati dan Walikota se Papua

Headline Penulis  Kamis, 12 November 2015 19:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua Lukas Enembe.

 

Jayapura,- Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua akan memanggil bupati dan walikota se Papua, untuk membicarakan soal penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelarangan, Produksi Pengedaran dan Penjualan Minumal Beralkohol (Miras).

"Peraturan Daerah (Perda) tentang Miras yang dikeluarkan Pemprov Papua akan segera diterapkan. Untuk itu, kami akan udang bupati dan walikota untuk bicarakan soal ini," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu (11/11).
Menurut Hery, banyak kasus pembunuhan dan kekerasan serta adanya gesekan di masyarakat disebabkan oleh Miras. Untuk itu Perda ini harus segera diterapkan.
"Hasil kajian secara konfrehensif, alkohol merupakan penyebab utama terjadinya krisis moral, banyak yang sudah menjadi korban," ucapnya.
Karena itu, ujar Hery, Gubernur Papua Lukas Enembe berani menyiapkan regulasi, pelarangan dan produksi alkohol di Papua.
"Harus ada keberanian untuk mengatur di atas Tanah ini. Jangan kita berotorika tetapi harus ambil langkah-langlah konkrit untuk bagaimana memberantas hal-hal yang merusak mental yang bermuara pada generasi muda Papua," kata Hery.
Ditempat terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda mengatakan Perda miras sudah disahkan dan dibawa ke Jakarta serta sudah menjadi lembaran daerah di Provinsi Papua. Tinggal waktu untuk meluncurkan secara serentak pelarangan peredaran, produksi dan penjualan minuman beralkohol di seluruh Papua.
"Sekarang kami tinggal menunggu launching penutupan peredaran miras di Papua oleh gubernur. Bukan hanya sekedar minuman keras saja, tetapi minuman lokal juga," kata Yunus.
Wonda tegaskan, Perda Miras akan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota se Papua. "Jadi peraturan yang sebelumnya ada di kabupaten/kota soal miras, tetap harus mengacu pada Perda yang dikeluarkan pemerintah provinsi," ucapnya. (Bams)

Dibaca 448 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.