DPRP Khawatir Tambang Emas Degewo Dibekingi Aparat | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

DPRP Khawatir Tambang Emas Degewo Dibekingi Aparat

Headline Penulis  Rabu, 28 Oktober 2015 10:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota Komisi 1 DPR Papua, Laurenzus Kadepa
Anggota Komisi 1 DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

 

Jayapura,- Komisi 1 DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM mengkhawatirkan tambang emas Degewo akan dibekingi aparat Kepolisian. Hal ini menyusul adanya Purnawirawan Jenderal Polisi yang menjabat sebagai Komisaris Perusahaan di wilayah penambangan rakyat.

Menurut Laurenzus Kadepa, anggota Komisi 1 DPRP, ketika perusahaan di Papua menggandeng aparat keamanan demi menghalalkan berbagai cara, berpotensi adanya eksploitasi Sumber Daya Alam di Bumi Cenderawasih ini.
Kemudian, ujar Kadepa, masyarakat Papua yang tinggal di daerah tersebut merasa diabaikan, dengan melakukan berbagai ancaman, sehingga masyarakat tak berdaya ketika mereka melakukan kegiatan penambangan emas.
“Saya khawatir cara-cara seperti ini akan berdampak buruk bagi masyarakat, bahkan akan ada lagi masyarakat sipil yang jadi korban.
Sudah cukup selama ini masyarakat sipil dikorbankan untuk kepentingan Investor, kelompok dan pihak tertentu," katanya.
Dikatakan , daerah Paniai merupakan daerah rawan penembakan, apalagi adanya insiden penembakan oleh oknum Brimob. “Nah, sekarang perusahaan itu gandeng lagi pihak keamanan berpangkat jenderal. Saya menduga ada bekingan Investor agar sahamnya bisa berjalan lancar,” ucapnya.
Tak hanya menggandeng perusahaan, lanjut Kadepa, oknum-oknum tertentu memasok minuman keras ke lokasi penambangan, yang akhirnya masyarakat jadi korban akibat tindakan-tindakan criminal.
“Saya menduga ada bekingan tertentu suapaya perusahaannya bisa berjalan aman. Mereka sengaja merangkul pihak keamanan agar usahanya bebas dan berjalan aman. Namun mengabaikan aspek kemanusiaan,”ujarnya.
Sebelum adanya perusahaan penambangan rakyat di Deguwo, tak jarang ada nyawa akibat berbagai alasan. DPRP menginginkan adanya langkah solusi terhadap keberadan penambangann rakyat di Degewo.
Untuk itu, Laurenzus meminta kepada Gubernur Papua agar memerintahkan kepala daerah setempat untuk mencari solusi terhadap keterlibatan aparat di perusahaan itu. “Sebaiknya pemerintah setempat mengumpulkan perusahaan dan pemilik hak ulayat untuk membicarakan ini. Harus ada kejelasan, agar masyarakat tidak ada korban,” ujar Laurenzus. (Syaiful)

Dibaca 790 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.