DPR RI Sayangkan Pemerintah Papua Tak Dapat Divestasi Saham Freeport | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

DPR RI Sayangkan Pemerintah Papua Tak Dapat Divestasi Saham Freeport

Headline Penulis  Selasa, 20 Oktober 2015 07:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Willem Wandik.

 

Jayapura,- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Willem Wandik sangat menyayangkan jika Divestasi Saham tidak diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Padahal Freeport Indonesia yang berada di tanah Papua merupakan perusahaan emas yang terbesar di dunia.

Willem Wandik pun mengajak kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat serta seluruh Stakholder, baik di MRP, DPRP agar bersatu untuk terus memperjuangkan agar Divestasi Saham Freeport benar-benar diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

“Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi, MRP, DPRP serta seluruh rakyat di tanah Papua harus bersatu untuk Divestasi Saham, karena orang Jakarta ngotot jika  Divestasi Saham dikelola oleh mereka sendiri,” kata Willem, Senin (19/10).
Willem mengaku telah dua kali menyuarakan masalah Divestasi Saham agar dikembalikan kepada rakyat, karena masyarakat Papua yang memiliki hak untuk mengelola emas ditanahnya sendiri. Ia pun mengkritik Gubernur sebelumnya yang tak pernah menyuarakan masalah Freeport.
“Selama ini Gubernur ganti Gubernur tidak pernah menyuarakan masalah Freeport. Mereka diam-diam jalan karena sudah mendapatkan uang yang begitu besar dari Freeport. Namun kehadiran Gubernur Lukas Enembe, mencuak masalah Freeport, sehingga kami minta Bupati, MRP, DPRP dan rakyat untuk bersatu untuk hal ini,” ujarnya.
Ia menilai Lukas Enembe  menjadi gubernur bukan semata-mata hanya kepentingan semata, melainkan ingin mensejahterakan rakyatnya.  “Apabila tidak  didukung masyarakat, maka sia-sia apa yang menjadi perjuangan Gubernur,” katanya. 
Dikatekan, peran kewenangan Papua telah diperkuat oleh undang-undnag, baik itu UU Otsus, UU Otonomi Daerah dan UU Minerba dalam mengelola dan memanfaatkan potensi-potensi saham di Papua termasuk Freeport.
Namun monopoli penguasaan pemerintah pusat yang dilakukan para elit-elit Jakarta, jelas Willem lebih jauh,  terus terjadi sampai saat ini, sehingga sikap yang mereka lakukan ini benar-benar bertentangan dengan undang-undang Otda, dan Otsus serta Minerba.
“Elit di Jakarta ini mereka terus melakukan pencanatan pada konstitusi Negara. Rakyat dan pemerintah Papua tak lagi perang kepada Negara, tapi perang kepada oknum yang telah melakukan pencanatan pada konstitusi Negara,” kata dia.
Ia berharap agar orang Papua bersatu untuk merebut Divestasi Saham Freeport  yang selama ini  ramai dibicarakan oleh pusat. “Kita punya hak sebagai warga Negara yang telah didukung oleh UU Otsus dan Minerba tentang pertambangan tahun 2009,” tegasnya lagi. (Syaiful)

Dibaca 530 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.