DPR Papua Dorong Pemprov Miliki Saham PTFI | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

DPR Papua Dorong Pemprov Miliki Saham PTFI

Headline Penulis  Senin, 12 Oktober 2015 05:56 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly.

 

Jayapura,- DPR Papua mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua guna membeli saham PT. Freeport Indonesia yang harus segera dilepas.

"Semua orang Papua saya kita punya pikiran dan perasaan yang sama, bahwa kita ingin Pemerintah Provinsi Papua diberikan kesempatan yang lebih puass dalam penyertaan saham freport, sehingga dalam penghitungan royalti maupun penentuan strategis terkait kepengurusan Freeport kita bisa punya andil untuk berbicara disitu,"ujar Ketua Komisi III DPR Papua Carolus Bolly di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, meski dari segi keuangan Pemprov Papua masih sulit untuk bisa mengambil alih saham freeport, namun setidaknya masih ada opsi lain yang bisa dilakukan bila pusat memberikan kesempatan.
"Kita bicara, kita share, yang penting kasih kesempatan dulu, buka dulu ruang itu. Masa ruang itu lebih diutamakan dibuka kepada pengusaha dari pada kepada Pemprov Papua. Kita lihat kemampuan keuangan kita dulu, tapi penyertaan saham itu tidak harus dalam fresh money, bisa deal-deal lain," katanya.
Carolus memandang, yang terpenting selain kesempatan untuk membeli saham freeport, Papua juga harus dilibatkan dalam proses pembicaraan kontrak karya perusahaan tambang asala Amerika Serikat tersebut.
"Yang pasti bahwa Papua ingin dalam perpanjangan kontrak karya nanti tentu harus ada kemajuan-kemajuan yang lebih signifikan dibanding pada masa yang lalu, karena kontrak karya ini puluhan tahun berlakunya, kalau dari sekarang kita tidak diikut sertakan dengan baik tentu itu akan memberikan kerugian bagi kita semua," ucapnya.
Ditegaskannya, sebagai pemilik lahan, Papua harus diprioritaskan dalam mendapat keuntungan dari perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir di 2021 dan baru bisa dibahas pada 2019.
"Kita tidak ingin dalam perpanjangan kontrak ini freeport melakukan hal-hal yang lebih banyak memberikan keuntungan ke pihak tertentu saja, kita yang punya lahan, tanah, wilayah, harusnya dengan hal seperti itu diberikan ruang yang lebih luas kepada Papua untuk mendapatkan sahamnya disitu," kata Carolus.
Diekemukakannya, DPR Papua terus berusaha untuk melobi DPR RI agar hal-hal tersebut bisa juga diperjuangkan, terutama oleh anggota yang merupakan perwakilan asal Papua.
"Kita melakukan lobi, Demokrat Papua tidak punya hubungan kemitraan langsung dengan kementrian di pusat, yang punya Fraksi Demokrat yang ada di DPR RI maupun rekan-rekan kita perwakilan Papua sebagai anggota DPR di pusat atau anggota DPD RI, mereka ini corong yang seharusnya ikut bersama-sama seiring seirama dengan pemprov papua maupun kita di DPR," ucap Carolus yang juga menjabat sebagai ketua Komisi II DPR Papua Bidang keuangan. (Bams)

Dibaca 1362 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX