Kasus Timika, Polisi Harus Bertanggungjawab | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Kasus Timika, Polisi Harus Bertanggungjawab

Headline Penulis  Jumat, 02 Oktober 2015 03:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM di Papua menyayangkan tindakan represif aparat TNI/Polri terhadap 2 pelajar di Timika pada Senin (28/9) malam lalu, hingga Kaleb Bagau (17) tewas dan Efrando (17) masih kritis di RSUD SP 1 Timika.
Peneas Lokbere selaku kordinator SKP HAM Papua menuntut TNI maupun Polri harus mengeluarkan pernyataan resmi untuk menghentikan tindakan represif penembakan kepada masyarakat Papua.
"Kasus besar lain di Papua seperti di Paniai dan Tolikara belum selesai, ini sudah ada kasus serupa lagi, maka kami meminta Kapolda Papua untuk mengeluarkan statmen resmi untuk tidak mengulangi lagi tindakan represif kepada masyarakat Papua," katanya.
Harusnya, kata Peneas, aparat kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif, sehingga tidak selalu menimbulkan korban jiwa di masyarakat.
"Kami protes atas penembakan ini, kemarin 2 pelajar tewas ditembak polisi, kenapa tidak mereka di bawa ke kantor polisi untuk diberikan pemahaman, bukan sebaliknya malah sangat gampang sekali aparat TNI/Polri melakukan penembakan," ujarnya.
Menurutnya, dirinya melihat tidak ada jaminan bagi masyarakat Papua dan tidak ada harkat martabat bagi orang Papua oleh negara ini. Hal itu dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi.

"Kami masyarakat Papua sudah tidak dihargai oleh Pemerintah Indonesia, kasus serupa terus berulang, dan bagi kami ini adalah pemusnahan ras Papua di tanahnya sendiri," ujarnya.
Atas hal itu, pihaknya juga meminta kepada Gubernur Papua dan DPR Papua, untuk segera memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih, dalam rangka evaluasi resmi terhadap kebijakan di Papua.
"Sekarang untuk membangun kepercayaan kepada TNI/Polri maka harus rubah pola, kami tidak sepakat jika seperti kapolda mengatakan bahwa penembakan itu sesuai dengan protab Polri," katanya.
Selanjutnya, pihaknya juga meminta menghentikan argumen-argumen hukum yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan memutar alihkan fakta dengan tujuan melindungi para pelaku penembakan.
"Semua pelakunya aparat, namun pelakunya ketidak pernah di proses hukum, kami anggap Pemerintah melihat ini sebagai kasus biasa, ini adalah nyawa manusia," katanya.
Sementara Ketua Forum Independen Mahasiswa (FIM) Teko Kogoya dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini kasus pembunuhan hapir berlangsung tiap saat, dan ini pelanggaran hukum, pelakunya harus bertanggungjawab dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Polda Papua harus mendidik anggotanya jangan militan, namun mendidik sesuai dengan Pancasila yang sesuai dengan aturan, karena warga Papua merasa tidak aman dengan keadaan ini," katanya.
Lanjut Teko, pimpinan TNI/Polri TNI/ Polri, jangan salahgunakan wewenang untuk menjaga keamanan di lapangan, saat konflik, jangan menggunakan alat negara untuk menindak masyarakat.
TNI/Polri adalah aktor kekerasan di Papua, kita lihat, kasus Tolikara, kasus Yahukimo, kasus Paniai dan kasus Timika belum mampu diungkap aktor pelakunya.
"Ini bagian dari kejahatan negara yang tidak bertanggung jawab, negara harus bertanggung jawab atas kasus-kasus di Papua. Harusnya sebagai mitra masyarakat polisi harus melindungi masyarakat Papua, bukan sebaliknya," tegasnya.
Senada dengan Teko Kogoya, Ones Shuniap anggota KNPB, dalam kesempatan yang sama mengatakan, negara di NKRI silahkan ambil kekayaan Papua, tapi jangan mengambil nyawa orang Papua. Kemarin saat VIM berbicara, dikatakan tidak ada pelanggaran HAM di Papua, namun ini penembakan terus terjadi, "Polisi harus bertanggung jawab atas penembakan di Timika," ujarnya. (Edi)

Dibaca 545 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.