Gubernur Dianggap Tak Tegas Soal Mimika | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Gubernur Dianggap Tak Tegas Soal Mimika

Headline Penulis  Sabtu, 19 September 2015 23:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long
Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long.

 

Jayapura,- Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menganggap sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang tidak tegas soal pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Mimika.
Bahkan, Gubernur dinilai ikut andil memperlambat jalannya pelantikan calon anggota DPRD Mimika, lantaran tak mau mengambil keputusan tegas menyelesaikan kisruh tersebut.
Mantan Bupati Puncak Jaya itu sepertinya ingin “cuci tangan” dan tak mau mencampuri masalah tersebut, kendati memiliki kuasa dan kemampuan untuk mengambil keputusan melaksanakan pelantikan berdasarkan SK No. 17.
 “Gubernur tidak tegas soal Timika. Seharusnya kan Gubernur tinggal eksekusi saja bukan lagi pakai pertimbangan hukum atau lainya. Ini tidak boleh berlarut-larut sebab tak ada DPRD pemerintahan jalan ‘pincang’ juga tak ada fungsi pengawasan, budgeting. Itulah yang sebenarnya kita juga  sampai sekarang bertanta-tanya kenapa,” kata Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long ketika ditemuia Pasific Pos di ruang kerjanya , Jumat (18/9).
Pihaknya menyesalkan dan menyayangkan lantaran sampai saat ini belum ada satu kepastian tentang waktu pelantikan yang sesungguhnya padahal sudah memiliki satu  kekuatan hukum tetap, final dan mengikat.
Sehingga Politisi Partai Golkar itu menilai tindakan Bupati Mimika yang mencampuri keputusan hasil pleno KPUD merupakan satu tindakan pelanggaran atau mal administrasi yang mestinya disanksi hukum.
“Kalau ada penafsiran hukum lain dari Bupati itu keliru dan salah. Mahkamah Konstitusi adalah pengaduan hukum tertinggi. Sehingga tak ada lagi keputusan yang bisa menggugurkan keputusan MK. Bupati juga tidak punya kewenangan campuri hasil keputusan KPUD, “ tandasnya.
“Makanya saya sesalkan sekali Gubernur masih memberi satu pertimbangan dengan alasan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Tetapi saya berpandangan kalau ada penilaian dan penafsiran hukum lain itu nanti bisa membahayakan rakyat,” ucapanya.
Dia menilai minus kinerja para staf disekitar lingkungan Kantor Gubernur yang tak memberi masukan positif untuk mempercepat pelantikan DPRD.
“Kami sesalkan Biro Hukum Provinsi dan Kesbangpol yang harusnya memberi masukan, yang benar kepada Gubernur agar tidak halangi pelantikan,”cetusnya.
Dimana sebelumnya, para calon anggota DPRD Mimika yang belum dilantik melapor ke Ombudsman Perwakilan Papua terkait adanya dugaan mal administrasi yang dilakukan Bupati. Bupati ditengarai mengganti dan memasukan nama yang berbeda dengan hasil keputusan pleno KPUD. (Tiara)

Dibaca 478 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.