Kapolda : KKB Bukan Masalah Utama di Papua | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Kapolda : KKB Bukan Masalah Utama di Papua

Headline Penulis  Jumat, 13 Februari 2015 12:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)
Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende
Kapolda Papua, Irjen (Pol) Yotje Mende Ketika Menyampaikan Sambutan dalam Coffe Moring, Kamis (12/2).

Jayapura,- Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende mengklaim masalah Kelompok Kriminal Bersenjata bukan menjadi permasalahan utama di Papua. Sebab, selain KKB ada masalah yang perlu penanganan serius lainnya, seperti miras, narkoba, seks bebas hingga persoalan pemilu legislative.
Demikian disampaikan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende saat coffe morning di Mapolda bersama Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan, Forkompida dan seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, termasuk juga KPU dan Bawaslu Provinsi Papua untuk membahas persoalan aktual yang berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamis (12/2).
Kapolda mencontohkan, masalah narkoba di Papua yang sudah merongrong generasi remaja. Hal itu juga disebabkan dengan harga perlinting ganja yang terjangkau bagi kalangan pelajar, terlebih mudah didapat.
 “Kita akan membahas persoalan narkoba yang ada di Papua, karena hal ini merupakan hal yang penting untuk kita ungkap. Bayangkan satu linting ganja itu harganya Rp 50 ribu, itu kita harus mancing-mancing dulu agar mereka mau terungkap. Padahal kita ingin sekali ada masyarakat yang lapor soal narkoba dan kita akan melindungi identitasnya,”kata Kapolda dihadapan seluruh udangan.
Persoalan lain, kata Kapolda adalah persoalan extraordinary crime atau korupsi dan menceritakan bahwa pada tahun 2014 Polda Papua berhasil menyelesaikan 164 kasus. Padahal ketika masih menjadi Kapolda di Kepri, penyelesaian hanya sampai 50 kasus korupsi saja. pada tahun 2013, ada 142 kasus yang diselesaikan.
“Yang lain ada yang sampai sekarang ini masih kita proses dan beberapa melibatkan pejabat-pejabat birokrasi di tingkat kabupaten, seperti kasus korupsi di Dogiyai, Sarmi, dan beberapa kabupaten lain. Ini adalah kasus ketiga yang mendominasi permasalahan di Papua,”ujarnya.
Demikian juga mengenai kasus-kasus mengenai senjata api, amunisi, dan kekerasan dengan penembakan, Kapolda memaparkan bahwa pada tahun 2014 lalu ada 37 kali penembakan di Papua, dengan 9 korban meninggal dari Polri, 4 anggota TNI, dan 7 orang dari warga setempat.
“Senjata yang dirampas juga cukup banyak, untuk kami dari Polri ada 7 pucuk yang dirampas, dari TNI juga ada. Beberapa senjata yang kita rampas juga mengidentifiaksikan bahwa senjata tersebut datang dari luar,”sambungnya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan dalam kesempatan menyebutkan bahwa seluruh persoalan yang membingungkan di Papua khususnya.  Di Indonesia umumnya, saat ini terjadi by design agar antar instansi saling tuduh menuduh, yang dalam beberapa kesemaan sebagai Proxy War.
Maka itu, kata Pangdam, semua pihak harus fokus dan serius menangani permasalahan ini sehingga dapat teratasi semua. “Pada prinsipnya, kalau ini masalah sipil maka TNI dibawah payung hukum kepolisian untuk program operasi militer selain perang,”tegasnya.
Pangdam juga memberikan apresiasi kepada Kapolda yang telah mengumpulkan seluruh orang yang berkepentingan di Papua, sehingga dapat membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kamtibmas.
Apresiasi juga datang dari salah satu tokoh masyarakat, Thaha Al Hamid yang mengangap pertemuan ini sangat baik dalam rangka memahami persoalan yang ada di Papua secara menyeluruh. Thaha juga menyarankan secara konkrit mengenai masalah beberapa daerah yang belum melantik anggota dewan padahal sudah bulan kedua tahun 2015.
 “Panggil saja KPU-KPU yang bermasalah karena bulan April itu sudah ada sidang anggaran. Kalau di daerah tidak DPRD, maka itu bahaya, karena pemerintahan akan macet. Jadi inisiatif Kapolda itu benar untuk melakukan coffee morning guna mengetahui macetnya pelantikan anggota DPRD,” tutup Thaha. (Syaiful)

Dibaca 306 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.