Dianggap Ilegal, Fraksi Hanura Tolak Pembentukan 14 Kursi | Pasific Pos.com

| 18 July, 2019 |

Dianggap Ilegal, Fraksi Hanura Tolak Pembentukan 14 Kursi

Headline Penulis  Kamis, 17 September 2015 08:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yan Mandenas : 2 Anggota Fraksi Hanura Resmi Mundur Dari Pansus

Jayapura :  Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua menyatakan menolak dengan tegas, lantaran beberapa hal yang menjadi pertimbangan.
Pertama, dasar legalitas dari proses tahapan untuk penjaringan Tim Seleksi (Timsel)  dan pembentukan 14 kursi ini  tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Sampai kini belum ada surat Depdagri untuk menyetujui Perdasus yang sudah dievaluasi di Kemendagri.
"Kami merasa bahwa  tak ada legalistas lalu kenapa kita nekat mau jalan.  Kemudian  Fraksi Hanura pada pembentukan  Pansus 14 kursi, kami mendistribusikan dua anggota Fraksi ke Pansus  dengan catatan bahwa Pansus itu hanya bertugas melaksanakan  tugas  sosialisasi Perda 14 kursi, belum pada tahapan penjaringan tim seleksi.  Dan ini sudah sesuai dengan pertemuan kami yang  disampaikan pada pimpinan dewan dan direspon pun dengan hal yang sama bahwa Pansus ini hanya bertugas
untuk melakukan sosialisasi.
Jadi menurut saya kalau Pansus melakukan tugas dan tahapan yang  keluar dari pada itu, berarti Pansus ini tupoksinya tak jelas, dan boleh dikata, Pansus yang dibentuk legal dalam  tataran organisasinya yang dibentuk melalui  rapat Bamus dan
ditetapkan di paripurna dewan dengan pansus-pansus yang lain,  " kata Ketua Fraski Hanura  DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S. Sos, M. Si kepada wartawan di ruang Fraksi Hanura DPRP,  Rabu (16/9) siang.
Menurutnya,  Pansus ini hanya melakukan sosialisasi,, Perda baru ditetapkan dan baru  dievaluasi.  Belum mendapatkan persetujuan Depdagri, surat tertulis pun belum ada, legalitas hukumnya pun belum ada  tapi Pansus sudah melakukan proses tahapan penjaringan Timsel.
"Ini salah,  harusnya tahapan sosialisasi  itu dilakukan pasca penetapan Perda, untuk mendapakan t respon dari  masyarakat dulu. Setelah itu, barulah dirapatkan dan diberikan saran dan pertimbangan dalam perbaikan-perbaikan juga dalam  pasal perpasal  yang sudah tertuang dalam Perdasus, “ jelasnya.
Hal yang samapun lanjut  Yan, sesuai pengaduan  dari dewan adat Mambramo Tabi (Mamta) yang juga bukan saja masuk  ke DPRP, tapi juga masuk ke Mendagri, dan gubernur.  Bahkan, Mendagri pun sudah menyurat ke dewan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai  dengan aspirasi masyarakat agar prosedur yang harus dipenuhi bisa  tercapai.
"Hingga kini, kita  belum  mendapat  surat persetujuan  dari MRP secara tertulis terkait  dengan proses tahapan penjaringan 14 kursi. Sehingga saya pikir  kalaupun ini kita paksakan  untuk harus jalan pada rapat Bamus  saat itu saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai wibawa lembaga ini  malu di mata publik karena nanti kami dianggap telah melakukan sebuah proses dan tahapan yang membohongi publik. Oleh sebab itu jangan kita melakukan pembohongan publik dengan mengejar
target, “  ucapnya.
Politisi Partai Hanura itu menandaskan,  jangan melakukan pembohongan
publik dengan mengejar target agar penyerapan anggaran  Pansus yang
sudah dianggarkan terserap habis uangnya.
“Jujur saja bahwa dalam  Pagu anggaran kita  untuk Pansus 14 kursi di DPRP  yang sudah tersedia anggarannya sebesar  Rp 2 miliar, Lalu  di Kesbang Pol  ada tersedia  sebesar Rp 12 miliar.  Ini tidak bisa, kita butuh kualitas hasil pencapaian akhir  yang kita capai seperti apa,  baru  uangnya bisa dipakai habis." Ungkapnya.
Kata dia,  kalau hanya  kerja saja lalu konsetratsinya untuk menyerap anggaran untuk mengejar penyerapan anggaran yang maksimal, uangnya habis dan hasilnya tidak signifikan kemudian kita buat konflik di
masyarakat. Mending pangkas.
“Jadi saya sudah sampaikan bahwa resminya kami putuskan  untuk Fraski Hanura. Mulai hari ini,  saya sudah perintahkan 2 orang anggota Fraksi Hanura  yang masuk dalam pansus 14 kursi,  untuk mundur dari Pansus. Kami akan  menarik anggota Pansus yang berasal dari partai Hanura atas nama  Hilmelmus Pigay dan Nikius Bugiangge. Jadi mereka dua ini resmi
hari ini kami tarik dari Pansus. Jadi  tidak lagi kita mengijinkan untuk mereka melanjutkan proses tahapan yang ada. Karena saya pikir legalitas hukum ini yang harus kita utamakan dulu,  kalau tidak ada dasar hukumnya kenapa kita kerja untuk menghabiskan anggaran, “ cetusnya.
Dikatakan, ini yang menjadi stressing  kami di fraksi,  maka saya minta Kesbang Pol juga tidak menggunakan anggaran seenaknya, tapi anggaran itu harus berbasis kinerja dan kualitas dalam pencapaian kinerja kita begitu pula anggaran di dewan juga tidak terserap begitu saja tanpa ada hasil yang dicapai.
“Jujur saja ini kebiasaan buruk yang terus kami alami di lembaga ini. Hampir rata-rata semua proses yang terjadi dalam sini  kita hanya kejar target anggaran  tapi kualitas nol. Kalau kita mau tinjau semua perda-perda yang ada, ini perda-perda yang tidak memberikan bobot yang besar. Makanya saya sebagai anggota Baleg tidak pernah mau  ikut rapat
untuk menyelesaikan sebuah perda yang tidak berkualitas. Itu kita menipu diri sendiri dan juga menipu rakyat kita. Kejar target tapi hasilnya tidak ada, uangnya habis terus, “ ujar Yan.
Yanmenambahkan,  pihaknya  tidak mau ini terjadi  dan tidak menginginkan agar kualitas kinerja kita itu terukur dimata publik. Maka, khusus pansus 14 kursi dengan tegas bahwa kami Fraksi Hanura menolak itu karena tidak punya legalitas hukum yang kuat. Sehingga kami minta untuk prosedur dan tahapan mekanisme kembalikan pada legalitas hukum yang benar dan pasti.
“Harus ada kepastian hukum untuk memberikan  jaminan kepada publik agar siapa pun yang  nanti terlibat benar-benar dia mendapat legitimasi hukum yang kuat.  Yang jelas kalau tidak mendapat legilitas hukum, kami tidak setuju karena menurut kami pansus 14 kursi ini illegal. Ini sudah kami sampaikan pada rapat Bamus beberapa waktu lalu. Jadi konsisitensi sikap kita yang sudah kita sampaikan di pimpinan dewan pada rapat Bamus, Pansus dan juga pada publik ini terus kami kawal, “ tandas Yan Mandenas.
Dia kembali menegaskan bahwa,  tanpa legilitas maka kita tidak akan mau  Pansus ini jalan. Kesimpulannya bahwa  proses dan tahapan yang dilakukan Pansus illegal karena tidak melalui prosedur dan dasar hukum yang kuat.
“Jadi saya minta tahapan ini harus dihentikan, kalau tidak Fraksi Hanura sudah siap untuk melakukan gugatan apabila dipaksakan, “ tegasnya. (Tiara)

Dibaca 617 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.