Gubernur dan Bupati Mimika Didesak Tetapkan SK-16A | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Gubernur dan Bupati Mimika Didesak Tetapkan SK-16A

Headline Penulis  Kamis, 03 September 2015 02:05 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pengunjukrasa : SK-17 Cacat Hukum

Jayapura,- Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng didesak oleh masyarakat Mimika untuk melantik anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019 berdasarkan SK-16A, yang dikeluarkan KPU Mimika, pada 29 April 2014 lalu.
Desakan ini disampaikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Mimika dan anggota DPRD Terpilih dalam unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, Rabu (2/9) siang.
“Bupati Mimika dan Gubernur Provinsi Papua segera mengeluarkan rekomendasi dan SK penetapan dan Peresmian Anggota DPRD Mimika sesuai dengan SK KPU Mimika No.16A/Kpts/KPU-MMK/031.434172/2014 tertanggal, 29 April 2014 sesuai dengan tahapan Pemilu 2014 tentang Pemilihan DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” kata Kordinator Aksi, Deko Tenouye yang juga anggota DPRD Mimika Terpilih, Rabu siang.
Pengunjukrasa juga menilai empat SK lainnya bermomor 17, 18, 20 dan 01 adalah ilegal dan cacat hukum, karena ditetapkan diluar tahapan Pemilu serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga memandang empat SK ini sarat kepentingan sekelompok orang tertentu.
“Kami masyarakat Mimika meminta agar Gubernur Papua segera melantik para anggota DPRD Mimika sesuai SK No.16A, bukan SK No.17,18,20 dan 01.  Karena SK tersebut tidak sah dan cacat hukum,” ucap Deko.
Pengunukrasa pun mengancam akan bermalam di Kantor Gubernur Papua sebelum ada jawaban dari Gubernur Papua soal desakan penetapan SK-16A. “Kami masyarakat Mimika tidak akan pergi meninggalkan kantor Gubernur Papua kalau sampai hari ini belum ada keputusan terhadap SK 16A. Kami akan menunggu sampai ada jawaban dari gubernur,” tandasnya.
Usai menerima aspirasi, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerwa
menyampaikan akan membahas aspirasi tersebut bersama Gubernur Papua, KPU Papua Dan Bupati Mimika.
“Kami Pemerintah Papua akan melakukan rapat terbatas hari ini dalam pembahasan DPRD Mimika dan kami akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada seluruh masyarakat Mimika,” kata Doren.
Kata Doren, Gubernur Papua tidak ada sedikitpun mengintervensi terhadap hasil SK KPU Papua. ”Kami hanya sebagai fasilitator terselenggaranya pemerintahan daerah dan kami sudah melaporkan hal ini kepada Mendagri,” terangnya. (Syaiful)

Dibaca 1117 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.