DPD RI : Pengelolaan Keuangan di Papua Lebih Bagus Ketimbang Aceh | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

DPD RI : Pengelolaan Keuangan di Papua Lebih Bagus Ketimbang Aceh

Headline Penulis  Rabu, 02 September 2015 03:02 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Bidang Keuangan, Pajak, dan APBN Ghazali Abbas Adan.

Jayapura,- Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia menilai pengelolaan keuangan di Provinsi Papua lebih bagus ketimbang Provinsi Aceh. Padahal kedua-keduanya merupakan Provinsi yang diberi keistimewaan oleh Negara.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI Bidang Keuangan, Pajak, dan APBN Ghazali Abbas Adan  memaparkan bahwa, Provinsi Aceh  memiliki system pengelolaan keuangan terbalik dengan Papua, yang mana 60 persen dikelola oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan 40 persen sisanya dikelola Pemerintah Kabupaten.Kota.
Sementara pengelolaan keuangan di Papua,lanjutnya, 80 persen dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan 20 persen sisanya dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
" Ini bagus, dan Bupati maupun Walikota mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola dana Otsus,"ujar Abbas saat ditemui usai makan siang bersama rombongan Tim DPD RI dan BPK RI Perwakilan Papua di
Restaurant B-One Jayapura, Selasa (1/9).
Menurutnya, Papua termasuk dalam daerah yang memiliki kekhususan atau lekspesialisasi, dengan gelontoran dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat, bahkan gelontoran dana bantuan Desa, yang masuk daerah kedua terbanyak yang mendapatkan dana Desa.
“DPD memiliki tugas untuk mengontrol penggunaan dana Otsus, sebagaimana amanah Undang-Undang, termasuk Pers. di Papua sendiri
termasuk daerah yang berat, mulai dari medan sampai tanggung jawab pengelolaan keuangan," kata Abbas.
Soal pengelolaan dana Desa, DPD RI berpandangan kesulitan yang di hadapi di Papua hampir sama dengan Provinsi lainnya. Sebab, dana desa ini akan dikelola langsung oleh Kepala Desa maupun Kepala Kampung, yang belum siap mengelola dana tersebut.
Maka itu, lanjut dia, perlu ada pendampingan dari Pemerintah Kabupaten. Ia pun mengingatkan kepada aparat desa untuk lebih
berhati-hati dalam pengelolaan anggaran desa.
"Pemerintah tidak boleh menyalahkan Kepala Desa, kalau terjadi salah pengelolaan. Karena perlu ada pendampingan lebih dulu," ucapnya.
DPD RI juga mewanti-wanti tidak tersalurkannya bantuan desa ke kampung-kampung. "Jangan sampai dana ini tidak sampai ke desa, apalagi pa Jokowi programnya membangun dari desa," tuturnya.
Abbas pun mengharapkan dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik untuk menyejahterakan rakyat Papua."BPK tidak ada unsur politis, maka itu harus bekerja sesuai tupoksinya untuk menyelamatkan Keuangan negara," pesan Abbas. (Syaiful)

Dibaca 659 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.