DPRP Minta Pemerintah Pusat Juga Harus Perhatikan Kasus Timika | Pasific Pos.com

| 15 July, 2019 |

DPRP Minta Pemerintah Pusat Juga Harus Perhatikan Kasus Timika

Headline Penulis  Selasa, 01 September 2015 01:46 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota Komisi I DPR Papua, Tang Wie Long (kiri) dan Laurenzus Kadepa (kanan).

Tang Wie Long : NKRI Jangan Hanya Sebagai Slogan di Papua

Jayapura :  Pihak Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Poltik, Hukum dan HAM meminta agar peristiwa penembakan warga sipil di Jln. Koperaoka atau sekitar 50 meter dari Pos gorong-gorong, Timika Kabupaten Mimika, pada Jumat(28/8) subuh sekitar Pukul 02.35 WIT  juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Penembakan itu sudah jelas pelakunya  adalah oknum TNI, dan Pangdam XVII/Cenderwasih, Mayjen TNI Hinsa Siburian telah berjanji akan memproses hukum prajuritnya yang telah terlibat.  Beliau juga sudah

berkomitmen dilakukan proses hukum,  Namun kami juga minta kepada pemerintah pusat harus datang ke Timika sebagaimana mereka datang ke Tolikara, “ kata Anggota Komisi I DPRP, Laurenzus Kadepa kepada Pasific Pos di ruang kerjanya, Senin (31/8) siang.

Kadepa menandaskan, di Tolikara Mushollah itu tidak dibakar, api hanya merembet ke Mushollah tersebut, tapi perhatian pemerintah pusat terlalu besar dan heboh, sehingga menurunkan 3 Mentri ke Papua guna melihat langsung peritiwa di Tolikara.

“Saat itu, Presiden bicara, Wapres  juga bicara serta para petinggi TNI/Polri pun angakt bicara termasuk DPR RI. Jadi kami minta kasus Timika ini juga harus jadi perhatian dan dipikirkan oleh pemerintah pusat.  Dan memberi perlakuan yang sama kedapa peritiwa di Timika, bukan hanya peristiwa Tolikara saja, “ tandasnya.

Lanjutnya, kami  mengerti bahwa apa yang penting apakah Mushollah atau nyawa manusia. Mushollah itu hanya fisik yang terbakar dan masih bisa dibangun kembali, tapi nyawa manusia tidak ada yang bisa mengembalikannya, Nyawa  tidak bisa dibeli dimana-mana.

“Tapi pada prinsipnya kami mendukung janji Pangdam untuk memproses peristiwa ini secara hukum. Kapolda juga ikut mendukung, akan tetapi kami minta proses hukumnya itu jangan jadi meredam isu bagi pihak korban tapi harus ada bukti yang memang pihak korban merasa mendapat keadilan itu, “ pintanya.

Sementara itu, Tang Wie Long yang juga sebagai  Anggota Komisi I DPR Papua  menambahkan, sesuai undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di pasal 66 ayat (1) bagian b, dimana  kepala daerah mempunyai tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya serahkan semua urusan tersebut kepada kepala daerah.

“Saya melihat dua peristiwa penembakan yang terjadi di tanah Papua dalam prespektif saya, disinilah ketidak adilan pemerintah pusat memandang hal-hal yang bekaitan tentang peristiwa penembakan di tanah Papua. Ini sangat menyakit hati rakyat Papua. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami,  itu sangat benar sekali, “ kata Tang.

Menurutnya, hal-hal peristiwa yang sifatnya manusia dimana korbannya adalah  manusia. Manusia  itu kan mahluk yang paling tinggi ciptaan Tuhan,  tetapi secara riil dimana negara ada, yakini negara wilayah Indonesia itu juga ada di  Papua, tapi yang namanya keadiilan untuk ralyat Papua itu tidak ada.

“Jadi sekarang kita selalu berfikir pemerintah pusat, dan  aparat negara selalu menyatakan NKRI ini termasuk wilayah Papua harga mati.

Tetapi sekarang coba pemerintah pusat menanyakan kepada rakyat Papua, konstribusi apa yang sudah diberikan rakyat Papua dan pemerintah pusat tidak mengerti  perasaan orang Papua itu seperti apa, karena selalu saja terjadi peristiwa-peritiwa seperti ini, “ ucapnya.

Lanjut dikatakan Tang, bagaimana orang Papua bisa mengatakan, bahwa kami ini juga bagian dari NKRI. Ini yang sebenarnya pemerintah pusat harus tahu. Jadi  tentang pola pendekatan yang harus dilakukan oleh negara, khususnya pemerintah di Papua ini harus di rubah jangan pakai cara-cara seperti itu.

“Inilah salah satu saya katakan, bahwa kalau melihat berbagai peristiwa di Papua, ini tidak tercermin dalam Sila ke 5 dari Pancasila yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Itu tidak ada di Papua. Karena  setiap ada peristiwa-peristiwa penembakan apa pun di Papua, selalu membias tidak ada kunjung penyelesaiannya. Sekarang kita bertanyak, dan kita selalu paksakan bahwa Papua itu adalah orang Indonesia, tetapi kita harus balik bertanyak lagi kepada mereka, apakah mereka juga merasa bahagia  bagian dari  bangsa ini?, “ tanyanya.

Menurut dia, kalau terus-terus setiap tahun ada peristiwa-peritiwa pembunuhan seperti ini, betapa  sakit hatinya rakyat Papua. Ini nyata, ini riil.  Jadi coba  para digma pola pendekatan terhadap Papua itu harus di rubah total. Inilah yang kita minta. NKRI  jangan hanya sebagai slogan di Papua,  tapi kenyataannya rakyat tidak seperti itu.

“Bukan hanya sebatas slogan saja dan bukan hanya sebatas tentang masalah pemerintah pusat sudah dropkan uang sekian triliun rupiah, dan itu selesai. Tidak bisa begitu. Nah kalau sudah begini kan, kasihan rakyat Papua, “ cetusnya Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, peristiwa Tolikara itu memang juga merupakan satu peristiwa yang sangat memprihatinkan tetapi kan konteksnya itu benda. Karena benda mati yang dibakar, tapi orang-orang yang tidak tahu memplintir seolah-olah sengaja di bakar.

Peritiwa Tolikara ini jadi heboh karena sejumlah Menteri datang ke Tolikara. “Sekarang coba suruh mereka juga datang ke Timika, dan selesaikan persoalan di Timika.  Ini yang kita minta. Jadi pemerintah pusat jangan hanya fokus pada peristiwa Tolikara saja, tapi kasus Timika juga harus jadi perhatian pemerintah pusat. Ini nyawa manusia yang hilang yang di junjung tinggi oleh HAM karena manusia adalah mahluk Tuhan yang paling tinggi, “ tandas Tang Wie Long.

Dia menegaskan, bahwa pihaknya meminta agar rasa keadilan di Tanah Papua ini harus dikedepankan karena itu yang paling utama yaitu Pancsila dalam Sila ke 5 yang bunyinya Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Itu tidak ada di Rakyat Papua. (Tiara)

Dibaca 721 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.