DPRP Kecewa dengan sejumlah SKPD Papua | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

DPRP Kecewa dengan sejumlah SKPD Papua

Headline Penulis  Kamis, 27 Agustus 2015 02:12 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Tang Wie Long (foto Tiara).

Jayapura,- Pihak Komisi I DPR Papua yang membidangi Pertanahan, Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM merasa kecewa, pasalnya agenda penting  yang harus dilaksanakan dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Badan Keuangan Provinsi Papua, Badan Pertanahan serta para pemilik hak ulayat batal dilaksanakan lantaran Dinas PU tidak hadir.  

“Surat itu sudah kita berikan  dua hari lalu, sehingga hari ini (red.kemarin) seharus kita lakukan agenda hearing itu sesuai dengan surat undangan jam 10.00 WIT.  Ternyata kami  tunggu sampai jam 12 lewat tapi dari dinas PU tidak datang tidak juga diwakilkan.  Jadi sama sekali tidak ada yang hadir begitu juga dari Badan Pertanahan. Oleh karena itu kami dari Komisi I sangat  kecewa dan sangat menyesalkan karena tidak ada satu komfirmasih pun kepada kami, apa sebab ketidak hadiran mereka, “ kata Anggota Komisi I DPR Papua, Tang Wie Long kepada Pasific Pos di ruang kerjanya, Rabu (26/8) siang.

Menurutnya, sekalipun Kepala Dinas PU tidak sempat  datang setidaknya ada utusan untuk menghadiri pertemuan ini, paling tidak staf  begitupun dengan Badan Pertanahan.

 “Jadi sama sekali tidak ada unsur pemberitahuan atau siapa yang datang mewakili dari Dinas PU untuk menghadiri agenda penting ini.  Nah ini yang sangat disayangkan,   akhirnya hari ini didalam rencana  hearing kami dengan  dinas terkait khususnya Dinas PU, Badan Keuangan Daerah Provinsi Papua, Pertanahan juga masyarakat sebagai pemilik hak ulayat ini dibatalkan karena tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan dari  agenda hearing hari ini, “ ujar Tang dengan nada kecewa.

Pihaknya berharap agar  Gubernur Papua, Lukas Enembe harus memberikan warning kepada jajarannya dalam hal ini SKPD-SKPD agar mereka bisa lebih disiplin. Karena sinergitas dari pada mitra kerja antara DPR dan eksekutif itu sangat penting.

 “Kita semua ini kan  dalam pengabdian di tanah Papua muaranya adalah untuk  rakyat Papua. Oleh karena itu harapan kami di Komisi I,  tentunya kedepan jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini lagi. Minimal mungkin kepala dinas bisa menyampaikan. Untuk dideligasikan siapa yang bisa mewakili untuk menghadiri agenda penting ini, “ harapnya.

Lanjutnya, agenda hearing  ini sama sekali tidak ada  yang datang walaupun hanya staf  selain itu Juga  tidak ada unsur pemberitahuan atau siapa yang datang mewakili dari Dinas PU. Nah ini yang sangat disayangkan. Akhirnya hari ini didalam rencana  hearing kami dengan  dinas terkait khususnya Dinas PU, BKD, Pertanahan juga masyarakat sebagai pemilik hak ulayat ini dibatalkan karena tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan dari  agenda hearing hari ini.

 “Yang tidak hadir yakni  Dinas PU Provinsi dan  Badan Pertanahan. Sementara  yang hadir dari eksekutif hanya perwakilan dari  BKAD Provinsi Papua dengan masyarakat sebagai  hak ulayat.  Agenda ini kan sebenarnya kelanjutan dari pada pertemuan bulan Mei lalu,  dimana  ada surat masuk ke DPRP tentang masalah tuntutan ganti rugi tanah ulayat di Entrop pembangunan Ring Road.

Jadi didalam pertemuan pertama itu sudah sangat bagus karena waktu itu langsung dihadiri oleh Kepala Dinas PU dan dinas-dinas terkait sebagai mitra dari Komisi I dan sudah sampai kepada hal-hal yang berkaitan tentang masalah bagaiamana proses persiapan dari Dinas PU untuk memberikan satu perhatian dari  pada tuntutan masyarakat ini, “ ungkapnya.

Politisi Partai Berlambang Pohon Beringin itu menambahkan, sebenarnya hari ini kita  mau melanjutkan saja artinya ingin melanjutkan sesuai dengan harapan masyarakat adat ini kira-kira realisasi dari pada Dinas PU itu seperti apa karena memang inilah yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat.  (Tiara)

Dibaca 605 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.