Gubernur Kumpulkan Para Tokoh Agama | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Gubernur Kumpulkan Para Tokoh Agama

Headline Penulis  Senin, 24 Agustus 2015 05:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH meminta penyelesaian kasus Tolikara diselesaikan dengan baik, sehingga tidak berbuntut panjang.
Permintaan ini dikatakannya menyikapi penyelesaian kasus Tolikara yang hingga kini telah diselesaikan secara damai, namun penyelidikan dari pihak Polda Papua masih berlanjut.
“Saya minta kita hargai proses yang saat ini sedang berjalan, sebagai gubernur, saya mengharapkan agar proses ini diselesaikan dengan penuh kehati-hatian, kita juga harus menghormati proses hukum, dimana kita hargai mekanisme yang telah dilakukan oleh bapak Kapolda,”katanya saat  rapat bersama Forkompimda dan pihak keagamaan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Umat Beragama se Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jumat malam lalu.
Pertemuan itu dihadiri juga Asisten bidang Pemerintahan - Sekda Papua Doren Wakerkwa, Asisten bidang umum Rosina Upessy dan juga Forkompimda Papua, para tokoh agama serta Bupati Tolikara Usman Wanimbo.
Lanjut Gubernur, pada saat dirinya hadir untuk membuka kegiatan pemuda GIDI, situasi masih kondusif setelah dirinya meninggalkan Karubaga untuk bertolak ke Mamit. Namun  kondisi tiba-tiba berubah drastis,  bahkan terjadi kejadian yang tidak diinginkan saat perayaan Idul Fitri di Karubaga tanggal 17 Juli lalu.
”Kita minta proses tetap jalan hingga  terungkap siapa aktor utama dari kejadian ini,”katanya.
Kata Gubernur lagi,
Banyak peristiwa di Tanah Papua yang  sudah dilewati selama puluhan tahun. "Ini seingat saya baru terjadi. Peristiwa Tolikara,"akunya.
Untuk itu orang nomor satu di Papua ini mengajak para tokoh agama dan Forkompimda  agar secara bersama - sama memikirkan langkah berikutnya,  agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi.
"Kita undang  dari Gereja di Tanah Papua dan MUI. Kita hadir untuk pertahankan Papua sebagai tanah damai.
Kita akan dengarkan dari para tokoh masyarakat untuk apa yang harus kita perhatikan bagi Papua."terang gubernur mengenai inti dari pertemuan itu.
Walau sudah dilakukan, pertemuan ini memang sengaja digagasnya agar masalah ini diselesaikan orang Papua secara damai.
Hukum Positif
Sementara itu, Kapolda Papua, Brigjen Pol. Drs Paulus Waterpauw menjelaskan untuk penanganan kasus Tolikara, pihaknya mengharapkan proses hukum positif tetap berjalan soal pembuktian siapa benar atau salah dalam kasus tersebut akan terungkap di pengadilan. Karena polisi adalah alat dari negara untuk menjalankan proses tersebut.
”Kita ini kan menjalankan tugas, kita berharap proses hukum tetap berjalan, nantinya juga akan bermuara kepada siapa aktor utama dalam kejadian ini, untuk proses pemeriksaan, saya sudah katakan kepada penyidik agar yang ditanyakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saksi ketahui, saya minta kepada penyidik untuk pemeriksaan kepada saksi disesuaikan saja,”jelasnya panjang lebar.
Pada kesempatan itu juga, Paulus Waterpauw mengungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti saat bertemua empat mata dengan dirinya di kediaman Kapolri, meminta kepadanya agar soal Tolikara diselesaikan secara hati - hati, karena dikhawatirkan akan dampak ikutannya.
Waterpauw juga mengungkapkan dua tersangka yang diduga otak dari peristiwa Tolikara ini saat ini masih ditahan di Polda Papua. Sedangkan berkas perkara keduanya, menurut mantan Kapolresta Jayapura dan Kapolda Papua Barat itu,
berkas keduanya sudah masuk  tahap 1. "Saat ini berkas dikembalikan lagi kepada kami. Sesuai petunjuk jaksa untuk P19, sehingga akan dilengkapi untuk beberapa keterangan.
Sementara itu Ketua Sinode GKI AM di Tanah Papua. Pdt Albert Yoku mengatakan para tokoh agama di Papua sudah sepakat menyelesaikan masalah Tollikara dan telah bersama - sama membuat 7 point kesepakatan pada tanggal 23 Juli lalu.
Namun disisi lain dirinya sangat menyayangkan bahwa sebenarnya kasus Tolikara bisa diselesaikan sendiri oleh Forkompimda Papua bersama para tokoh agama, tanpa perlu melibatkan dulu pemerintah pusat.

Dibaca 523 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.