JBR: Tolong Dipahami Baik, Ini Bukan Memaksakan Kehendak | Pasific Pos.com

| 22 January, 2020 |

Ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw Ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw

JBR: Tolong Dipahami Baik, Ini Bukan Memaksakan Kehendak

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 05 Desember 2019 22:20 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura : Pro kontra Pengusulan nama calon pimpinan DPR Papua masih terus bergulir dalam internal lembaga itu sendiri, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 dimana tata tertib DPR Papua belum disahkan sementara nama calon pimpinan DPRP sudah diumumkan.

Bahkan, salah satu anggota DPR Papua dari Partai PPP, Nason Utti menilai, pengumuman usulan calon pimpinan DPR Papua 2019-2024 ini terlalu dipaksakan.

"Seharusnya tata tertib (Tatib) dewan lebih dulu disahkan baru usulan calon pimpinan DPR Papua. Ini sudah melanggar ketentuan pasal 34, coba pimpinan rapat baca aturan baik - baik, jangan paksakan kehendak," tegas Nason Utti  ketika menyampaikan intersupsi dalam rapat paripurna dalam rangka pengumuman dan pengusulan pimpinan DPR Papua masa jabatan 2019-2024 yang berlangsung di ruang Sidang DPR Papua, Rabu (4/12/19).

Namun  Ketua sementara DPR Papua, Johny Banua Rouw, SE menampik pernyataan Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 itu.  Jhony Banua Rouw memegaskan bahwa, ini sesuai ketentuan Undang - undang, yang mana empat nama calon pimpinan DPRP harus diumumkan dalam rapat paripurna dan diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Papua, bukan sudah ada putusan dan pelantikan pimpinan definitif.

"Hari bukan kami putuskan atau sudah dilantik jadi pimpinan DPR Papua tapi sesuai ketentuan harus diumumkan usulan pimpinan DPR Papua dan  ini baru usulan, nanti kita kirim ke Gubernur Papua selanjutnya ke Mendagri untuk dikeluarkan SK,  baru kita pelantikan pimpinan definitif. Jadi tolong dipahami baik, ini bukan paksakan kehendak," tegas John Banua.

Terkait masalah tata tertib (tatib) dewan, kata John, harus di pahami aturannya dan ada batasan waktu dalam pembahasan tatib dewan periode 2019 - 2024.

"Masalah tatib dewan kita setuju bahas tatib dengan baik dan terbuka terkait pasal - pasal khusus serta semangat teman - teman tentang OAP itu kita setuju bahkan saya secara pribadi setuju itu. Tapi mari kita lihat ada batasan waktu dan kita harus pahami aturannya," jelasnya.

Apalagi kata Politisi Partai NasDem ini, tata tertib dewan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan PP mengacu pada Undang - undang yang berlaku di Republik Indonesia.

"Jadi, ini yang harus kita bicarakan dan semangat otsus kita hargai, mari kita rangkum semua pokok pikiran lalu kita bawa dan kita kawal ke Jakarta untuk diskusi bersama Mendagri, mana yang bisa di akomodir dan mana yang tidak. Itu saja," j jelas Banua.

Terkait dinamika itu, JBR menuding ada oknum anggota DPR Papua yang mencoba mengganjal proses pimpinan definitif DPRP periode 2019 - 2024.

"Supaya rakyat tahu bahwa saya tidak alergi soal pimpinan DPRP itu harus OAP, kalau ada pasal itu dan memang harus diberlakukan dan saya dinyatakan bukan orang asli Papua saya siap mundur dari Ketua DPRP, supaya rakyat tahu bahwaa yang benar-benar cinta Papua itu siapa. Jangan hanya mengatasnamakan OAP dan lembaga lini tapi untuk kepentingan pribadi (oknum - oknum anggota DPR Papua)," tegas Jhon Banua.

Dari pantauan dilapangan, kali ini suasana pelaksanaan sidang Paripurna sangat berbeda  tidak seperti biasanya, dimana sebelumnya segala sesuatunya  telah dipersiapkan oleh staf dan pegawai sebelum rapat paripurna berlangsung, tapi  kali ini tidak ada persiapan, padahal rapat paripurna yang sudah terjadwal pukul 14.00 ( jam 2 siang) molor hingga pukul 16.30 WIT.

Hal ini disebabkan lantara pintu ruang sidang paripurna sengaja di kunci bahkan tidak ada persiapan abnsesi maupun makanan dan minuman (Snack) yang biasanya disediakan oleh staf sekretariat DPR Papua ketika Rapat Paripurna akan berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua sementara DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, sangat menyayangkan dinamika  yang terjadi hari ini. Padahal rapat paripurna sudah harus dilaksanakan namun ruang sidang masih tertutup dan dalam keadaan masih terkunci. Sihlain itu juga  tidak ada persiapan  makan minum  atau Snack, begitu juga di ruang sidang tidak ada persiapan absensi  termasuk absen juga tidak disiapkan.

"Dinamika tadi, mungkin teman-teman wartawan sudah lihat sendiri, bahwa ada ruangan yang terkunci bahkan tidak ada sama sekali persiapan akan dilaksanakan Sidang Rapat Paripurna. Biak persiapan makan minum, tidak ada persiapan di ruangan, absen tidak disiapin. Saya pikir ini hal yang salah yang haru segera kita berulin di lembaga inii. Ini lembaga dewan yang terhormat, masa kita punya kelakuan tidak terhormat?. Kalau memang tidak senang pindah  ke ruangan dan kita diskusikan, kita berdebat, pakai intelektual kita, tidak pakai kunci pintu, main palang. Ini gaya-gaya kampungan yang dibawa lembaga ini. Ini tidak boleh terjadi dan itu harus kita lawan," tandas Jhony Banua.

Menurutnya, lembaga dewan ini sangat terhormat yang dipercayakan oleh rakyat karena semua yang duduk disini keterwakilan rakyat.

"Jadi mari kita pakai cara-cara yang lain. Saya juga pikirkan hal ini kepada Sekretariat, saya juga harap Sekretariat bisa bekerja profesional karean itu juga merupakan agenda kita yang resmi yang diputuskan lewat rapat pimpinan Fraksi. Nggak adav rekayasa bikin undangan diam-diam dan undamgan yang saya sudah tandatangani itu sudah di paraf oleh Sekwan DPR Papua. Artinya final. Jadi tidak ada yang namanya sembunyi-sembunyi di dewan, nggak boleh," tekannya.

JBR menambahkan, jika selama ini ada sembunyi-sembunyi dalam lembaga tersebut,  hari ini tidak boleh. Karena itu semua kita rubah. (TIARA)

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik