Dana Hibah Disalurkan Harus Tepat Sasaran | Pasific Pos.com

| 21 January, 2020 |

Kristian Viktor Kabey Kristian Viktor Kabey

Dana Hibah Disalurkan Harus Tepat Sasaran

Lintas Daerah Penulis  Senin, 25 November 2019 02:05 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Timika, Anggota Komisi B DPRD Mimika Kristian Viktor Kabey mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta untuk berlaku bijak dalam menyalurkan dana hibah kepada organisasi-organisasi yang sah menurut Undang-undang RI sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Menurutnya, pemberian hibah itu seharusnya kepada organisasi-organisasi atau lembaga yang sah secara Undang-Undang RI termasuk yayasan pendidikan. Penerima hibah juga merupakan yang bisa berfungsi untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini, di saat pemerintah mengalami kesulitan, maka organisasi penerima hibah ini bisa membantu pemerintah.

"Yang harus diberikan hibah itu contohnya adalah lembaga-lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah. Jangan sampai hibah itu diberikan kepada organisasi yang tidak memberikan timbal balik kepada pemerintah. Apalagi kalau harus diberikan kepada kerukunan masyarakat," kata Kristian di kantor DPRD Mimika, Sabtu (23/11).

Penyaluran hibah juga diatur dalam peraturan Bupati (Perbup) dan tidak berlaku seperti dana blockgrant. Namu untuk penerima hibah harus mengusulkan program dan membahasnya bersama pemerintah sehingga bisa diketahui tujuan dana yang akan dikelola.

Dana hibah yang akan disalurkan tahun 2020 nanti menurut dia, sangat besar sehingga yang seharusnya difokuskan adalah yayasan-yayasan besar seperti YAPIS, YPK, YPPK, Adven, YPPGI dan yang lainnya. Dengan demikian, bisa membantu yayasan pendidikan yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sebab, yang menjadi salah satu fokus dana hibah adalah pembangunan di bidang pendidikan, bukan untuk pembangunan tempat ibadah karena anggaran untuk pembangunan tempat ibadah oleh pemerintah telah disiapkan di bidang kesejahteraan rakyat (Kesra).

"Selama ini pemkab tidak pernah bahas bersama DPRD soal dana hibah. Dan yang kita tahu penyaluran dana hibah ini sama saja dengab blockgrant. Padahal itu tidak boleh karena kalau blockgrant itu dikasih dana baru bikin programnya," tuturnya.

Pemanfaatan dana hibah sejauh ini sangat benyak yang bermasalah dan tidak dilaporkan penggunaanya. Hibah itu bisa berupa dana atau uang, juga bisa berupa benda seperti bangunan untuk penyelenggaraan pembangunan.

"Jangan samakan dana hibah dengan blockgrant. Pemerintah harus jeli untuk persoalan ini," jelasnya. (Ricky)

Dibaca 76 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik