Tak Ada SK Pemberhentian, Anggota DPRP 14 Kursi Akan Berkantor Kembali | Pasific Pos.com

| 6 December, 2019 |

anggota DPR Papua 14 Kursi (Foto Tiara) anggota DPR Papua 14 Kursi (Foto Tiara)

Tak Ada SK Pemberhentian, Anggota DPRP 14 Kursi Akan Berkantor Kembali

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 19 November 2019 23:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura :  Anggota DPR Papua 14 kursi menyatakan masih berstatus anggota DPR Papua aktif.

Salah satu anggota DPRP 14 kursi, Yonas Nusy mengatakan terkait masa jabatan 1 tahun 10 bulan ini dalam keputusan Undang-Undang harusnya ada anggota baru setelah itu pihaknya diberhentikan.

"Tapi kenyataannya saat pembacaan pemberhentian dalam pelantikan anggota DPRP baru SK kami tidak dibacakan. Artinya masa jabatan kami masih berlanjut sesuai SK yang kami pegang hari ini," kata Yonas Alfons Nusy kepada Wartawan di Jayapura,  Selasa (19/11/19)

Bahkan kata Nusy,  jika pihaknya akan berkantor kembali pada 20 November dan itu sudah sampaikan kepada Pimpinan DPRP,  DR,  Yunus Wonda, SH,  MH  serta Sekwan DPR Papua,  DR, Juliana J.  Waromi,  SE,  M, Si karena ada beban tugas yang harus dibackup oleh 14 kursi dalam rangka bagaimana memberikan proteksi terhadap hak-hak konstitusi rakyat Papua.

"Kami bertanggunngjawab kepada rakyat adat bukan pada parpol. Kami menunggu 2-3 minggu tapi hingga kini belum ada panggilan dari Mendagri dan Sekda untuk menjelaskan kepada kami status hukum yang dapat dijadikan dasar untuk hak-hak kami dihentikan," ungkapnya.

Untuk itu, kata  Yonas Nusy,  pihaknya akan berkantor kembali sambil menunggu pelantikan anggota DPRP 14 kursi yang baru sama seperti anggota dari Parpol.

Hal yang sama dikatakan anggota DPR Papua lainnya, John Wilil, bahwa memang ada dilematis Sekwan dan Badan Keuangan Provinsi. Tapi masalah keuangan itu mengikuti SK. Namun nama pihaknya tak dibacakan dalam SK pemberhentian makan anggaran jalan normal.

"Mereka dilematis karena surat menteri Dirjen Otda tanggal 10 September bahwa semua anggota DPR yang dipilih maupun diangkat diberhentikan hak-haknya maka kami diikutkan ke situ. Padahal pengganti kami belum ada orang. Dengan sendirinya ketika SK pemberhentian kami tidak dibacakan maka dengan sendirinya surat itu gugur," ujar Wilil.

Sementara itu,  Timotius Wakur menambahkan, kalau  ada dua versi yang munculnya bahwa harus seleksi dan tidak seleksi, padahal itu soal mekanisme. Namun dasar pihaknya adalah SK pelantikan yang dikeluarkan Mendagri sama haknya dengan parpol dan SK itu belum digantikan hukum legalitasnya masih berlaku..

"Jadi siapa pun tidak bisa hanya katakan sebuah surat yang dikeluarkan Dirjen sebagai dasar hukum,  itu tidak bisa. Dan dasar hukumnya adala SK.Sedangkan surat itu perintah untuk segera melaksanakan tahapan seleksi. Sehingga itu tidak bisa dijadikan dasar kami diberhentikan," tandasnya. (TIARA)

Dibaca 86 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik