Gandeng Kajati Papua, BPJS Kesehatan Optimalisasi Kepatuhan Program JKN-KIS | Pasific Pos.com

| 11 December, 2019 |

Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana bersama Kajati menunjukkan kartu JKN KIS (foto:ist) Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana bersama Kajati menunjukkan kartu JKN KIS (foto:ist)

Gandeng Kajati Papua, BPJS Kesehatan Optimalisasi Kepatuhan Program JKN-KIS

Papua Selatan Penulis  Kamis, 14 November 2019 22:25 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditunjuk langsung menjadi penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan senantiasa bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia demi seluruh penduduk Indonesia. Sampai dengan 30 September 2019, jumlah peserta Program JKN-KIS telah mencapai 221.203.615 jiwa. Sedangkan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat mencapai 5.115.377 jiwa atau 93,10% dari keseluruhan penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai segmen peserta, diantaranya Penerima Bantuan Iuran APBN maupun APBD, Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara maupun Swasta, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

“Salah satu fokus perluasan peserta BPJS Kesehatan yaitu di segmen Pekerja Penerima Upah Swasta atau PPU BU. Bukan hal yang mudah mengajak pemilik badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS,” ujar Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana dalam sambutannya pada kegiatan Forum Koordinasi dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat di Merauke, Senin (11/11).

Ditambahkan bahwa banyak kendala dan hambatan yang dihadapi terutama ketidakpatuhan akan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan memerlukan bantuan dari pihak lain yang terkait, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan atau Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perizinan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat terutama para pemilik Badan Usaha untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait jaminan sosial kesehatan.
Falah berharap dengan dibentuknya Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat ini, mampu meningkatkan kesadaran penduduk Papua dan Papua Barat khususnya pemilik Badan Usaha tentang betapa pentingnya jaminan kesehatan serta mendorong penduduk Papua dan Papua Barat agar memiliki jaminan kesehatan nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh negara.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Heffinur mengatakan Kejaksaan Tinggi Papua akan berkomitmen penuh mendukung Program JKN-KIS dan perlu adanya sosialisasi yang massif dan edukasi secara menyeluruh kepada para peserta. “Para stakeholder, Pemerintah Daerah juga perlu mendukung program strategis ini dan perlu adanya penegakan hukum atau lawenforcement dalam pelaksanaan Program JKN-KIS,”ujarnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papuapun tak ketinggalan untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN beserta para anggota forum lainnya yang hadir dalam kegiatan tersebut. “Saya mengajak kepada para anggota forum yang hadir untuk bersama-sama mengunduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini sangatlah membantu kita, apalagi dalam kondisi yang sering mutasi ke daerah lainnya, sehingga tidak perlu mengantri berlama-lama di Kantor, cukup dengan memperbaharui data lewat handphone yang dapat diunduh pada playstore ataupun appstore,” ajak Heffinur.

Dibaca 50 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.