Pemprov Papua Tarik 49 Kendaraan Dinas | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Pemprov Papua Tarik 49 Kendaraan Dinas

Info Papua Penulis  Rabu, 13 November 2019 20:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menarik 49 kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat maupun ASN yang sudah purna tugas (pensiun).

Sekda Papua Hery Dosinaen memastikan dari 49 kendaraan roda empat yang berhasil ditarik, baru sekitar 20-an telah berada di Kantor Gubernur. “kita sudah kasih waktu agar hari ini (Rabu,red) seluruh kendaraan sudah harus terkumpul semuanya,” tegasnya kepada wartasan di Jayapura, Rabu (13/11/2019).

Sekda mengakui selain roda empat, sejumlah kendaraan roda dua yang telah ditarik sudah tak layak dipergunakan.  “Tapi arahan dari Mendagri, aset dalam bentuk rangka pun kenapa tidak (ditarik)? Itu harus terhitung semua dan tidak ada cerita hilang. Intinya barang itu harus terhitung di aset dan kalau memang ada yang mau dihapus, ya kita hapus. Tapi setidaknya harus terdata lebih dahulu,” tutupnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi kerja keras dan upaya Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam menertibkan aset di lingkungan pemerintahannya.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua tak ragu menyebut upaya penertiban aset dibawah pimpinan Sekda Papua Hery Dosinaen selama ini, telah menunjukan perkembangan yang sangat positif serta signifikan.

“Pertama kami berterima kasih dibawah pimpinan Pemda Sekda Papua penertiban aset ini sudah memperlihatkan hasil. Ini yang paling penting adalah hasil. “Kedua, kami juga mengapresiasi Tim Rencana Aksi Pemprov Papua dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua yang terus bergerak (menertibkan aset),” terang Maruli

Kata Maruli, pengecekkan kendaraan dinas yang ditarik BPKAD Papua sebetulnya masih tahap awal dan sebagai pemicu untuk upaya penertiban aset berikutnya.

Sebab ditengarai masih cukup banyak kendaraan dinas roda dua dan empat yang masih harus dikejar karena dikuasai secara tidak sah, baik oleh Apparatur Sipil Negara (ASN) aktif, pensiunan pegawai negeri maupun mantan anggota legislatif.

“Makanya, di kesempatan ini juga saya sampaikan kepada yang saya hormati ASN yang sudah purna tugas maupun pejabat aktif, dengan segala hormat kami sampaikan mari beri contoh teladan kepada ASN muda bahwa kita harus bertanggung jawab”.

“Diberikan fasilitas berupa aset, apakah rumah, kendaraan dinas maupun lainnya itu sebetulnya untuk memuliakan jabatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kalau dikuasai tidak sah atau sudah punya satu masih mau lainnya ini bisa mengarah kepada penggelapan dalam jabatan,”imbaunya.  

Dibaca 51 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.