Masyarakat Desak Kejati Papua Tuntaskan Kasus Gratifikasi Bupati Waropen | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

 Aspidsus Kajati Papua, Alex Sinuraya (tengah) saat memberikan penjelasan kepada Pihak LSM dari Kampak Papua Johan Rumkorem Aspidsus Kajati Papua, Alex Sinuraya (tengah) saat memberikan penjelasan kepada Pihak LSM dari Kampak Papua Johan Rumkorem

Masyarakat Desak Kejati Papua Tuntaskan Kasus Gratifikasi Bupati Waropen

Kriminal Penulis  Rabu, 13 November 2019 03:32 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA –  Kasus Gratifikasi senilai Rp 19 Milliar yang menjerat Wakil Bupati Waropen berinisil YB yang kini telah Bupati  masih terus dalam proses penyidikan dan penyilidikan Kejaksaan Tinggi Papua.

Aspidsus Kajati Papua, Alex Sinuraya ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (12/11) siang menerangkan proses penanganan kasus dugaan gratifikasi terhadap YB yang kini menjabat bupati Waropen masih terus berjalan.

 Hanya saja ia mengakui bila diperlukan waktu cukup panjang untuk bisa mendapatkan bukti-bukti guna menetapkan seseorang menjadi tersangka.

"Ini bukan uang negara, kalau uang negara bangun fisik kita bisa lihat, tapi ini kan kalai misalnya saya tanya kamu kasih uang tidak? Kalau dia bilang tidak, ya sudah habis," tuturnya.

Ia mengakui bila teknik pengungkapan kasus tersebut lebih sulit dari pada harus membongkar kasus korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Ini kan tahunnya lampau, 2010 sampai 2015 dan 2018, jadi ada teknik-teknik penyidikan yang perlu usaha ekstra. Sudah 14 yang diperiksa, termasuk YB sudah 2 kali diperiksa," terang Alex.

Kata Alex sejauh ini pihaknya telah memeriksa 13 orang saksi termasud didalamnya YB, namun masih ada dua orang yang diduga memberi gratifikasi belum memenuhi panggilan penyidik hingga saat ini.

“YB diduga menerima gratifikasi dengan total nilai mencapai Rp 19 miliar pada saat dia menjabat sebagai Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 dan pada 2018,” unjarnya.

Sementara itu  LSM Komite Anti Mafia Politik dan Anti Korupsi (Kampak) Papua yang mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua dan mananyakan penanganan kasus dugaan gratifikasi mantan Wakil Bupati Waropen, YB sejauh mana.

Kata Johan saat ini masyarakat di Kabupaten Waropen, tengah bertanya tentang proses kasus gartifikasi tersebut sejauh mana.

"Saat ini masyarakat lagi bertanya tentang proses penanganan hukum di Kejaksaan Tinggi Papua, untuk itu kami datang untuk memastikan tahapan penyidikan," ujarnya.

Menurut dia, selama ini penanganan hukum di Papua terkesan lambat sehingga banyak anggaran belum menyentuh masyarakat, bahkan sektor infrastruktur di Waropen, ia sebut banyak yang fiktif.

YB, yang kini tengah menjabat Bupati Waropen, ia anggap telah menyalahgunakan jabatan ketika menjadi Wakil Bupati sehingga harus diproses pidana sesuai hukum yang berlaku.

"Jadi, pejabat siapapun dia yang menyalah gunakan kewenangan untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu, maka ini harus kita minta kejaksaan untuk menyelesaikan kasus ini," kata Johan.

Ia pun mengancam bila ke depan Kajati Papua tidak juga menetapkan tersangka, maka masyarakat Waropen akan menggelar unjuk rasa.
pot karena ini sudah sekian tahun mengendap di Kejaksaan Tinggi Papua," kata dia.

Dibaca 192 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.