JKN KIS Program Strategis Negara Yang Wajib Didukung | Pasific Pos.com

| 6 December, 2019 |

Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat, C. Falah Rakhmatiana (foto:iis) Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat, C. Falah Rakhmatiana (foto:iis)

JKN KIS Program Strategis Negara Yang Wajib Didukung

Papua Selatan Penulis  Senin, 11 November 2019 20:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, C.Falah Rakhmatiana mengemukakan bahwa dasar hukum Jaminan Sosial Kesehatan dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 dan sebagaimana dimaksud adalah setiap orang berhak sejahteralahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2  menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 TAHUN 2013 mengatur tentang tata cara kerja sama BPJS dengan lembaga pemerintah yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 2013. Antara lain adalah BPJS, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah.  Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kementerian Negara, . Lembaga Pemerintah Non Kementerian, lembaga pemerintah yang Dipimpin pejabat setingkat menteri, Sekretariat Lembaga Negara dan  Sekretariat Lembaga Non Struktural. Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 4) pada ayat (2) terdiri atas a. Pemerintah Daerah Provinsi, dan b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sedangkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tentang sanksi administratif yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013. Yang diundangkan pada tanggal 19 Desember 2013 pasal 8 ayat (3) adalah: pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada: a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi identitas kepesertaan jaminan sosial dalam mendapat pelayanan publik tertentu; dan b. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf b dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPIS bantuan iuran yang melanggar
"Semua itu membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan Kajati/Kajari bersama Disnaker dan PTSP sehinggal dari Kajati /Kajari dapat memberikan pendapat hukum terkait penyelenggaraan program jaminan Kesehatan, sehingga dapat memberikan dukungan secara optimal untuk mnenindaklanjuti SKK yang telah diajukan. Selain itu, dari Kajati/ Kajari dapat memberikan pendampingan secara optimal dalam proses sosialisasi ataupun medis,"ujarnya pada forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat provinsi Papua dan Papua  Barat di Swiss-Belhotel Merauke kemarin.

Diharapkan agar sinergitas terus ditingkatkan, Disnaker dan PTSP juga mendorong kerjasama dan dukungan yang dijalankan bersama Disnaker dan PTSP agar juga dapat menyediakan data Badan Usaha dan pekerja di setiap kabupaten/kota. Selain itu dapat juga mendukung pelaksanaan rekon data BU secara berkala, upaya supervisi bersama Badan Usaha yang tidak patuh dalam menyampaian data dan pembayaran serta optimalisasi proses pendaftaran melalui online Single Submission sehingga dapat memberikan dukungan seperti upaya penegakan sanksi ketidakpatuhan kepada Badan Usaha.

Dibaca 51 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX

Trending Topik