KPK: Penerima Bansos di Papua Tak Miliki NIK | Pasific Pos.com

| 14 December, 2019 |

KPK: Penerima Bansos di Papua Tak Miliki NIK

Info Papua Penulis  Senin, 11 November 2019 19:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- penyaluran dana bantuan sosial ( Bansos) di Provinsi Papua masih bermasalah atau kurang tepat sasaran.

Dari laporan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI menemukan sekitar 1,5 juta penerima bantuan sosial di Papua yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“jumlah penerim Bansos sekitar 1,6 juta orang yang tidak terdeteksi itu 1,5 juta,” demikian disampaikan Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegaha (Korsupgah) KPK Adliansyah Malik Nasution dalam Rapat Koordinasi Gerakan Penertiban Aset dan Pembenahan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua di Jayapura, Senin (11/11/2019).

Choky sapaan Adliansyah Malik Nasution mengatakan bahwa, tahun 2019 hanya tiga Kabupaten di Papua yakni Merauke, Jayawijaya, dan Keerom yang sudah melakukan finalisasi data terpadu.

Padahal, data terpadu ini adalah data induk yang perlu diperbaharui secara berkala, mengingat kondisi sosial ekonomi sesorang bisa saja berubah.

"Terkait hal ini, pihaknya mengharapkan dan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Papua secara serius menciptakan suatu sistem informasi dan database Orang Asli Papua, sehingga dapat diukur pendekatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun. Kondisi data yagn ditdak akurat dan tidak diperbaharui akan memperbesar potensi kesalahn penyaluran dan bahkan penyimapangan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang semakin terbuka,"ujarnya.

Choky mengaku pada 2019 ini, KPK telah menetapkan Provinsi Papua dan Papua Barat fokus mengkoordinasikan pembenahan data kependudukan, terutama basis data terpadu sebagai alat pengawasan bantuan sosial bagi masyarakat di Tanah Papua,  Ketepatan penyaluran bantuan ini.

Selain akan dicapai dengan reformasi mekanisme atau tata kelola penyaluran bantuan, tapi juga perlu didukung data akurat dan berkaulitas, yakni by name dan by addres yang nantinya akan dibuktikan dengan NIK yang terdaftar di Direktoratj Jenderal Dukcapil.

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.