YW: Identitas Adat Orang Papua, Tidak Sesakral Dulu | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Yunus Wonda Yunus Wonda

YW: Identitas Adat Orang Papua, Tidak Sesakral Dulu

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 05 November 2019 22:45 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Terkait wacana pemekaran provinsi yang saat ini sedang hangat diberitakan, kembali mendapat sorotan dari mantan Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH, MH.

Menanggapi hal itu, Yunus Wonda yang kini kembali duduk di DPR Papua,  mengatakan, jika hal itu bukan masalah setuju dan tidak setuju terhadap beberapa pemekaran provinsi yang diwacanakan saat ini di beberapa wilayah adat di Papua, akan tetapi kini seluruh orang Papua, baik elite politik, eksekutif dan legislatif kini telah kehilangan identitasnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, kini orang Papua secara tak sadar telah memberikan semua kekuasaan kepada orang dari luar Papua.  

Bahkan ia menilai, identitas adat, budaya orang Papua yang dulunya sakral, itu sudah tidak sesakral dulu lagi.

"Identitas ini sedang hilang dan semua orang tidak menyadari itu. Saya tidak bicara setuju dan tidak setuju pemekaran provinsi. Saya bicara agar generasi OAP berikut mencatat itu dan suatu saat OAP tidak menyalahkan satu sama lain," kata Yunus Wonda lewat via teleponnya, Selasa (5/11/19).

Dikatakan, sebaiknya hari ini semua pejabat-pejabat OAP termasuk dirinya mesti sadar jumlah OAP kini semakin sedikit di atas negerinya sendiri. Itu bisa dilihat dari jumlah perolehan-perolehan kursi DPRD kabupaten/kota.

Namun, legislator  Papua ini khawatir jika terjadi penambahan provinsi, ia prediksi 25 tahun ke depan pulau ini hanya tingga cerita pernah dihuni ras melanesia tapi mereka sudah tidak ada lagi.

"Jadi saya himbau kepada para elite dan tokoh politik berhenti bicara pemekaran provinsi. Tapi bicara bagaimana memajukan kabupaten dan memberdayakan OAP di parlemen. Kalau jabatan kepala dinas dan lainnya kita beri ruang kepada siapa pun. Namun namanya jabatan politik, tidak boleh," ujar Yunus Wonda.

Apalagi kata Wonda, ini semua juga berkaitan dengan Perdasus rekrutmen politik yang sudah dibawa ke Kemendagri, namun tidak direspons. Ini tandanya Pemerintah pusat ikut ingin melenyapkan OAP di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, para Bupati diingatkan untuk merenungkan dulu sebelum bicara pemekaran. Jangan hanya mengejar kepentingan untuk mendorong pemekaran, tapi tidak melihat OAP sedang habis di tanahnya sendiri.

"Daerah-daerah yang OAP jadi minoritas, para bupatinya anda ada dimana saat Pileg kemarin. Tidak memikirkan bagaimana agar OAP masuk dalam sistem politik. Ini membuktikan kita tak mampu mempertahankan identitas kita," tandasnya.

Ia pun memprediksi, dengan kondisi hari ini, keterwakilan OAP pada periode berikut di DPRD kabupaten/kota sudah tidak ada lagi, dan ini dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya kecemburuan akibat kesenjangan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik.

"Saya hanya memberikan catatan kepada generasi Papua berikutnya bahwa ini adalah kesalahan kami pemimpin Papua karena ego, karena nafsu merebut jabatan akhirnya kami mengorbankan negeri dan tanah ini," tegasnya.

Selain itu juga kata Wonda, kesalahan itu mengorbankan identitas, harkat dan martabat OAP.  Untuk itu, ia meminta para tokoh politik, para bupati, para anggota DPRP dan kabupaten/kota menyadari dan mengurungkan niat pemekaran ini.

"Jadi sekali lagi saya tidak bicara setuju atau tidak, tapi saya memberikan catatan kepada generasi Papua berikut kalau hal itu terjadi," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 122 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.