Refleksi 6 Tahun KMA, Antara Tantangan dan Harapan | Pasific Pos.com

| 16 December, 2019 |

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si sedang memberikan sambutan pada acara puncak KMA yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Kamis (24/10) siang. Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si sedang memberikan sambutan pada acara puncak KMA yang digelar di Lapangan Upacara Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Kamis (24/10) siang.

Refleksi 6 Tahun KMA, Antara Tantangan dan Harapan

Kabupaten Jayapura Penulis  Jumat, 25 Oktober 2019 10:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI – 6 tahun sudah program Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) bergema di Bumi Khenambai Umbai. Diawali dengan pro dan kotra dikalangan masyarakat dan sejumlah wakil rakyat di DPRD Kabupaten Jayapura kala itu.

Berbagai kecaman, protes dan kritik dilayankan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun semua itu tidak mampu membendung niat seorang  Bupati  Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mencetuskan program kebangkitan masyarakat adat.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebijakan bupati Jayapura tersebut mulai mendapat tempat di hati masyarakat adat, walau tidak semua masyarakat menerima.
Pemerintah Kabupaten Jayapura melaui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tekhnis berupaya meyakinan kepada publik di daerah ini tentang pentingnya penerapan program kebangkitan masyarakat adat sebagai bentuk proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat.

Ahirnya, Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Jayapura bersama dengan sejumlah program atau kebijakan daerah lainnya. Seperti, Kabupaten Jayapura menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), Kabupaten Jayapura menjadi Zona Intergritas Kerukunan Umat Beragama (ZIKUB) dan kebijakan lainnya.

Masuk tahun-tahun pertama, progres program KMA menunjukan grafik meningkat. Kebijakan atau program KMA yang awalnya di ditentang mulai diterima sebagai suatu kebijakan keberpihan yang luar biasa.

Menangkap dinamika penerimaan KMA oleh masyarakat adat dan publik di Kabupaten Jayapura, maka pemerintah daerah menuntung masyarakat adat membentuk 9Dewan Adat Suku(DAS) yang dikoordinir oleh satu orang sebagai koordinator 9 DAS.

Setalah program KMA diterima oleh masyarakat Kabupaten Jayapura, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah kala itu adalah mendorong lahirnya sebuah produk hukum untuk melindungi kebijakan atau program KMA tersebut.

Saat ini, kebijakan KMA sudah memiliki legalitas yang sah karena telah dilegitimasi melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, siapapun bupati yang akan datang, KMA menjadi kebijakan daerah yang wajib dijalankan.

Hingga akhirnya, Kamis (24/10) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah Sentani dengan dihadiri ribuan masyarakat adat, program KMA di peringati dan disyukurikarena memasuki HUT yang ke- 6 tahun.

“Walau KMA ini telah memasuki usia 6 tahun, tetapi kemandirian kampung dalam bidan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang kita cita-citakan belum sepenuhya tercapai,” ujar Bupati Jayapura dalam sesi wawancara kepada wartawan, di Gunung Merah, Kamis (24/10) siang.

Bupati mengatakan, pihaknya dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa, Kampung Adat yang adalah salah satu bagian dari KMA harus mendapat dukungan dari kampung-kampung.

Namun sampai dengan usia KMA yang ke-6 hanya ada 14 Kampung Adat. Ini menandahkan bahwa, masyarakat adat belum sepenuhnya memahami pentingnya kampung adat  dalam menciptakan kemandirian dan perlingdungan hak-hak masyarakat  adat di kampung.

Dikatakan, bicara tentang KMA maka hal utama yang muncul dar kebijakan tersebut adalah kampung adat. Sebab itu, menuju tahun ke-7, Pemerintah Daerah melalui distrik akan mendorong supaya kampung adat, dari jumlahnya 14 boleh bertambah dan jika perlu semua kampung di Kabupaten Jayapura menjadi kampung adat.

“Kampung adat diakui oleh negara. Pengakuan negara tersebut sudah menghentar hingga kebijakan kampung adat menjadi referensi secara nasional oleh Kementerian Dalam negeri untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya,” ungkapnya.

Awoitauw menjelaskan, keberadaan kampung adat akan memberikan ruang bagi upaya perlindungan dan proteksi hak-hak masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Oktim, Daud Masari menandaskan, program kebangkitan masyarakat adat yang telah di cetuskan oleh Bupati Mathius telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan kampung.

Masari mencontohkan, di Distri Yapsi semua jenis pembangunan yang dikerjakan oleh pihak distrik atau pihak kabupaten dan provinsi selalu melibatkan pihak adat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Jayapura yang sudah memberikan ruang bagi kami masyarakat adat untuk terlibat mbangunan kampung dan distrik bersama pemerintah,” pungkas Masari.

Daud mengajak kepada semua masyarakat adat di Kabupaten Jayapura utuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program KMA kedepan yang lebih baik.

Dibaca 68 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX