e-Planning dan SIPD Terintegrasi, Pemprov Papua Dapat Penghargaan | Pasific Pos.com

| 16 December, 2019 |

M. Musa’ad M. Musa’ad

e-Planning dan SIPD Terintegrasi, Pemprov Papua Dapat Penghargaan

Info Papua Penulis  Kamis, 24 Oktober 2019 19:25 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua kembali berhasil menerima penghargaan integrasi e-planning dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Piagam penghargaan tersebut di serahkan langsung Menteri Dalam Negeri, yang di terima Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, M. Musa’ad di Jakarta, pekan lalu.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, M. Musa’ad mengatakan, Provinsi Papua satu-satunya Provinsi di wilayah Indonesia timur yang telah terintegrasi e-planning dan SIPD.

Jadi, ada enam provinsi yang menerima, Papua masuk dalam ketegori tiga terbaik bersama Provinsi Jambi dan Baten,” kata Musa’ad

Dikatakan, dengan terintegrasi kedua aplikasi ini di harapkan terjadinya sinkronisasi perencanaan dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional.

Ya, Papua sudah memiliki e-Planning dan e-budgeting yang terintegrasi dengan aplikassi Kemendagri (SIPD), maka, Papua bisa menjadi pilot projeck bagi provinsi lain di wilayah indonesia timur,” katanya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, dalam dua tahun ini terus mendorong penerapan E-Planning dan E-Budgeting Pemda kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah berkunjung ke Provinsi Papua  untuk belajar sistem e-Planning dan e-Budgeting atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kerjasama antara Provinsi Papua dan Papua Barat ini ditandai dengan penadatangan nota kesepahaman oleh Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, bulan Agustus 2019 lalu.

Kepada Pers, Nataniel Mandacan mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di Papua Barat yang masih rendah.

Sejauh ini, diakui Nataniel, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia mengharapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing.

Dibaca 92 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.