BKD Jangan Amnesia Dengan Kesepakatan Terkait Penerimaan P3K | Pasific Pos.com

| 17 November, 2019 |

Yonas Alfons Nussy Yonas Alfons Nussy

BKD Jangan Amnesia Dengan Kesepakatan Terkait Penerimaan P3K

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 17 Oktober 2019 20:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy kembali mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua agar tidak melupakan kesepakatan bersama terkait pengangkatan PNS.

Bahkan, Nussy membeberkan jika Pemprov Papua dan berbagai pihak pada akhir 2018 lalu, telah sepakat menolak penerimaan P3K di Papua.

"Kita secara bersama-sama di Provinsi Papua ini pada akhir tahun 2018 di Sasana Karya Kantor Gubernur sudah punya pernyataan bersama untuk kita menolak P3K ini di Papua. Lalu kenapa BKD Provinsi Papua masih saja ngotot untuk bisa P3K ini dipakai di Papua," ungkap Yonas Nussy ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/10/19).

Sementara Honorer K2 dan honorer umum lainnya lanjut Nussy, ini masih tergantung. Namun pihaknya masih berupaya agar bisa diangkat sebagai PNS.

Dikatakan, pihaknya juga sudah bertemu dengan Kepala BKD dan kepala bidang di BKD Provinsi Papua untuk menyampaikan hal ini secara terbuka, tapi lagi-lagi masih saja kegiatan ini dilaksanakan.

"Ini sesuatu yang memang sangat memprihatinkan apa yang kita komunikasikan bersama untuk kepentingan daerah ini," ucapnya.

Legislator Papua ini mempertanyakan ada apa sebenarnya dan untuk kepentingan apa. Padahal Papua sampai 2025 - 2030 masih butuh ASN yang cukup menangani persoalan administrasi pemerintahan.

"Lalu ketika dibuka peta jabatan dan lain sebagainya, inikan masih terbuka besar, dan masih bisa mengungtungkan. Tapi ketika terjadi pemekaran kabupaten atau kampung atau distrik, kan membutuhkan ASN," ujarnya.

Ditegasknnya, jangan sampai jabatan-jabatan strategis dikasih kepada yang bukan orang asli Papua. Sehingga sikap BKD tersebut dipertanyakan.

"Ada apa sebenarnyan BKPD ini. Jadi sekali lagi saya minta untuk BKD hentikan pergerakan-pergerakan untuk mau rekrutmen P3K. Saya sampaikan hal ini, resmi di depan Presiden RI, sehingga jangan main-main dalam pekerjaan ini.

Apalagi kata Nussy, dokumen K2 dan honorer umum ini, sementara di proses untuk SK-nya di terbitkan di pusat.

Ketika disinggung, soal BKD di yang duga tengah bermain dalam penerimaan CPNS, Yonas Nussy mengatakan, jika itu urusan BKD dan orang-orang yang ada didalamnya.

Padahal kata Nussy, mestinya jika ada yang kurang, harus segera dikomunikasikan ke DPR Papua, karena ini merupakan aspirasi rakyat.

"Inikan keputusan bersama, tapi kenapa dipermainkan seperti ini. Kalau ada hal-hal yang seperti ini, perlu di koordinasikan ke dewan. jangan kerja sendiri kayak begini. Harus saling koordinasi. Saya ingin sampaikan bahwa hentikan pekerjaan ini, karena membuat keresahan bagi masyarakat yang ada di Papua ini," tandas Nussy.

Perlu diketahui tambahnya, bahwa rakyat Papua bukan minta P3K, tapi minta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehimgga tidak boleh membuat rakyat jadi resah dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertanggungjawab seperti ini.

"Jadi apa pun caranya, PNS adalah pintu masuk terbuka lebar untuk Papua ini. Sehingga tidak boleh kita selalu buat rakyat ini menjadi resah," pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 119 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX