Dewan Ingin Draf Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dirubah Jadi Draf Perpres | Pasific Pos.com

| 16 November, 2019 |

John NR Gobai John NR Gobai

Dewan Ingin Draf Raperdasus Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dirubah Jadi Draf Perpres

Sosial & Politik Penulis  Selasa, 15 Oktober 2019 21:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, -Terkait dengan draf Raperdasus tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengaku telah menemui Gubernur Papua agar draf dirubah menjadi draf Peraturan Presisen (Perpres) untuk KKR

Sebab kata John Goba, jika pihaknya sudah menggunakan Hak Legislasi Anggota DPR Papua telah menyiapkan Naskah Akademik dan Draf Raperdasus, namun dalam sidang paripurna DPR Papua beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa hal itu akan diajukan ke Pusat.

Oleh karena itu, Anggota Komisi II DPR Papua ini berharap jika draf yang sudah disiapkan tersebut, dapat dikaji untuk diusulkan menjadi Perpres.

“Naskah akademik yang ada di DPR Papua dikaji saja oleh Uncen dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua. Draf Raperdasus dirubah menjadi Draf Keppres,” kata Jhon Gobai di ruang kerjanya, Selasa (15/10/19).

Apalagi kata John Gobai, LIPI telah merumuskan empat akar masalah di Papua, dua akar masalah yang menjadi dasar ditetapkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang dapat dibaca dalam penjelasan umum UU Otsus itu adalah adanya distorsi sejarah dan pengalaman pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak integrasi, diselesaikan dengan KKR.

Bahkan kata Gobai, hal yang sama juga pernah dilakukan di Afrika Selatan dan Timor Leste. Untuk itu, kata John Gobai, sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam Pasal 47 disebutkan bahwa Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini, tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Apalagi lanjut John Gobai, sampai hari ini, belum ada regulasi sesuai dengan UU Otsus untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan distorsi sejarah itu.

Padahal ungkapnya, sesuai dengan amanat pasal 46 UU Nomor 21 Tahun 2001, pembentukan KKR dengan Keputusan Presiden sesuai dengan usulan Gubernur. Namun, usulan gubernur itu, tentunya diperlukan adanya sebuah payung hukum untuk merekrut dan menetapkan tata kerjanya.

Menurutnya, ini sangat penting dibuatkan sebuah produk hukum daerah tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua, sehingga Bapemperda DPR Papua membuat Raperdasus KKR, dan disepakati dalam sidang DPR Papua kemudian akan diteruskan ke Presiden RI melalui Perpres. (TIARA)

Dibaca 67 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX