Pemprov Papua-Uncen Bahas Otsus dan DOB | Pasific Pos.com

| 21 October, 2019 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua, Lukas Enembe

Pemprov Papua-Uncen Bahas Otsus dan DOB

Headline Penulis  Kamis, 10 Oktober 2019 21:37 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Gubernur Papua, Lukas Enembe mengundang akademisi dari Universitas Cenderawasih untuk melakukan kajian kajian ilmiah soal rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), komisi kebenaran dan rekonsiliasi serta Undang-Undang Otonomi Khusus.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Kamis (10/10/2019) Gubernur Lukas Enembe didamping Sekda Hery Dosinaen, sementara dari Universitas Cenderawasih adalah Rektor Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT, Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A. (Menteri Lingkungan Hidup Indonesia) dan para dosen lainnya.

Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan ini ada tiga hal yang kami minta pihak Uncen untuk mengkaji secara ilmiah, agar ketika disampaikan kepada Pemerintah Pusat nanti sesuai dengan apa yang telah dikaji.

Enembe menjelaskan, alasannya memilih Uncen, sebab, katanya, akademisi lebih tahu dan paham akan masalah yang dihadapi Papua sekarang. Namun jika pemerintah pusat melalui LIPI ingin mengkaji soal Otsus, pemerintah Papua mempersilahkan. "Kami tidak akan berbicara diluar dari kajian ilmiah dari Uncen," ujarnya.

Sementara Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, menilai soal pemekaran tujuh provinsi, pada prinsipnya pemerintah dan masyarakat Papua merasa belum siap. Namun, apabila dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan strategis nasional, maka perlu dilakukan pemekaran. Tetapi sebaiknya dimekarkan berdasarkan lima wilayah adat.

"Kenapa harus tujuh provinsi, sebab jika hanya tiga atau empat provinsi saja berpotensi menimbulkan perbedaan budaya yang berdampak perbedaan sosial," kata Safanpo.

disinggung mengenai Otsus, katanya, perlu ada kajian-kajian yang harus dilakukan oleh Pemprov dan masyarakat, pasca pelaksaan Otsus di Papua. Sebab setelah 2021, anggaran Otsus akan dikurangi secara bertahap sampai selesai 2025.

"Artinya, dana Otsus tidak ada lagi tinggal UU Otsus yang mungkin masih ada. Tapi kalau ada undang-undangnya sementara kewenangannya tidak ada, maka anggaran pelaksanaannya sama dengan tidak ada undang-undang, karena itu perlu kita buat suatu kajian bagaimana pelaksanaan pemerintah di provinsi Papua pasca Otsus berakhir," ujarnya.

Dibaca 43 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.