Pelaksanaan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten Menjadi Perhatian Komisi I DPR Papua | Pasific Pos.com

| 21 October, 2019 |

Yonas Alfons Nussy Yonas Alfons Nussy

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten Menjadi Perhatian Komisi I DPR Papua

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 10 Oktober 2019 15:58 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengatakan, jika aspirasi rakyat Papua menginginkan agar calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalan Pilkada serentak di 11 kabupaten itu adalah orang asli Papua (OAP) untuk memimpin daerahnya sendiri.

Untuk itu, tegas Yonas Nussy, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 mendatang, itu akan menjadi perhatian serius Komisi I DPR Papua.

"Ya, memang aspirasi rakyat Papua menginginkan agar Pilkada ini, semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah OAP, bukan non Papua,” kata Yonas Nussy, Rabu, kemarin.

Sebab kata Nussy, calon bupati dan wakil bupati yang diharapkan sesuai dengan aspirasi yang diserap DPR Papua dari masyarakat Papua, sehingga ada harapan yang besar untuk yang menjadi bupati maupun wakil bupati adalah anak asli Papua.

Namun Yonas mengaku, jika ia menyampaikan hal itu bukan berarti pihaknya ingin membangun gap, hanya saja dengan hormat, Yonas Nussy meminta kepada warga nusantara atau non OAP untuk dipikirkan dengan baik, penuh bijaksana dan santun bahwa negeri ini terbuka untuk siapa saja.

Apalagi kata Nussy, banyak juga hak-hak adat yang disamarkan kepada siapa saja yang hadir diatas negeri ini.

“Oleh karena itu, kami juga sangat memohon kerelaan dari kita semua yang hadir berkarya diatas tanah ini untuk jabatan-jabatan strategis, seperti kepala daerah dan jabatan-jabatan politik, ini kami mohon dengan kerendahan hati untuk tidak diambil lagi, sekalipun potensi itu ada,” ujar Yonas Nussy.

Sebab, lanjut Yonas Nussy, hal itu menjadi tanggungjawab moral saudara-saudara dari luar Papua untuk memberikan respon dan memberikan dukungan terhadapa para calon-calon kepala daerah ditingkat kabupaten ini kepada anak asli Papua.

“Jadi itulah wujud kehadiran kita untuk memberikan pembinaan dan memberikan dukungan kepada mereka. Jangan lagi membuat sesuatu yang nanti mencederai apa yang menjadi harapan kita semua untuk bagaimana totalitas kehadiran kita di Papua ini untuk bersama-sama membangun negeri ini,” tegas onas Nussy.

Oleh karena itu kata Yonas Nussy, pihaknya akan memberikan masukan kepada pimpinan DPR untuk akan menggelar dengar pendapat bagi seluruh stakeholder yang ada di Papua, terkait dengan calon bupati dan wakil bupati atau kepala daerah.

“Ini merupakan tanggungjawab moral yang kami mohon dengan kerendahan hati untuk bisa merelakan ini kepada anak asli Papua agar dia sendiri yang maju. Karena pertama jika kita lakukan ini maka berbenturan dengan UU Pemilu, itu sudah jelas bahwa UU Pemilu memberikan perlindungan terhadap hal ini bisa terjadi,” tuturnya.

Menurutnya, meski Otonomi Khusus berlaku untuk seluruh Tanah Papua, sekalipun secara administrasi kelembagaan ini ada di wilayah provinsi, tetapi khusus untuk kepala daerah di tingkat kabupaten/kota ini, haru memberikan kesempatan kepada OAP untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri.

“Kami mohon agar saudara-saudara kita yang dari luar Papua, untuk secara legowo, berbesar hati, sebagai sesama saudara yang hadir untuk Papua, itu diperlihatkan. Ditunjukkan bahwa, kami berkarya untuk Papua dan kami juga hidup untuk Papua dan kau dan aku adalah Papua,” tandas Nussy yang merupakan perwakilan wilayah adat Saireri.

Yona Nussy menambahkan, ini yang perlu kita lihat dengan baik, sehingga tidak mencedarai kebersamaan hak-hak kultur, hak-hak masyarakat pemilik negeri ini dengan cara-cara yang kita lakukan kurang tepat.

"Karrna ttidak mungkin anak Papua pergi ke wilayah Sulawesi atau Jawa untuk mencalonkan diri,” imbuhnya. (TIARA)

Dibaca 39 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX