Sering Jual Hak Kesulungan, Masyarakat Adat Dinilai Salah Langkah | Pasific Pos.com

| 21 October, 2019 |

Timotius Wakur Timotius Wakur

Sering Jual Hak Kesulungan, Masyarakat Adat Dinilai Salah Langkah

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 09 Oktober 2019 12:49 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Anggota 14 Kursi DPR Papua, Timotius Wakur menilai masyarakat adat di lima wilayah adat di Papua sudah salah langkah sebab hak kesulungan mereka sudah mereka jual kepada orang yang bukan keturunan orang Papua.

Untuk itu sebagai perwakilan dari adat ia merasa perlu angkat bicara dan harus serius menyikapi hal ini.

Padahal tandas Timotius Wakur, hak kelusungan di tanah Papua ini adalah hak dari leluhur yang diciptakan oleh Tuhan, namun sering diberikan kepada orang lain, lalu dikukuhkan sebagai anak adat, diangkat sebagai anak adat. Kemudian secara alamiah mereka serahkan kuasa penuh, sehingga dimana-mana jadi wakil bupati, bahkan bisa menjadi bupati.

"Ini karena orang Papua sendiri di lima suku wilayah adat ini mereka seenaknya menjual hak kesulungan kepada orang lain. Sudah sangat fatal di tanah Papua ini. Jangan bicara saya kepala suku, saya ondoafi, para-para adat. Omong kosong. Sadar tidak sadar mereka sudah jual hak kesulungannya,"tandas Timotius Wakur, di DPR Papua, Selasa (8/10/19)).

Ia pun mengatakan, contoh kecil di Wamena, Jhon Banua dikukuhkan sebagai anak adat. Tapi sepantasnya kalau dia dikukuhkan di Serui karena mamanya Serui, di Wamena di mana keturunannya? Tapi secara alamiah mereka sudah serahkan kuasa kepada dia, sehingga dia (Jhon Banua) bisa jadi bupati.

"Keerom bisa lihat, pada waktu sebelum Pilkada, Orang Keerom menyerahkan kekuasannya secara adat kepada wakil bupati, mengakui sebagai anak adat. Ini jelas-jelas hak kesulungan sudah dijual," imbuhnya

Menurutnya, jika hak kesulungan sudah diserahkan kepada orang lain mau minta kembali itu sudah tidak bisa. Di sinilah kelemahan orang Papua di lima wilayah adat karena keinginan uang, keinginanan jabatan yang hanya lima hingga 10 tahun, ia ingin menjadi anggota DPR mereka sudah jual hak kesulungan.

"Saya pribadi menyesal dengan adanya orang-orang yang hanya sekadar cari muka, hanya karena keinginan pribadi dan ingin disanjung-sanjung dan sekedar mendapat jabatan, lalu bisa dihargai, kemudian menjual hak kesulungan," ujarnya.

Lanjut dikatakan, Negara Republik Indonesia di dalamm UUD RI, semua suku bangsa, budaya itu dipelihara oleh negara dan diakui oleh negara

"Itu satu kekayaan bangsa Indonesia, tapi sekarang orang Papua di lima suku wilayah adat jual hak kesulungan itu kepada suku lain. Ini sudah kesalahan fatal dan ini sesuatu hal yang tidak benar," tandas Timotius Wakur.

Apalagi kata Timotius Wakur, banyak sekali hak kesulungan yang kini dinobatkan kepada banyak anak-anak yang sudah berkarya. Karena orang Papua terlalu murah hati dan punya kasih terlalu besar, sehingga mereka rasa iba lalu mereka serahkan hak kesulungannya.

"Tetapi, sesama saudara dari luar Papua juga harus sadari. Jangan karena kasih yang besar, lalu you ambil hak kepemimpinan itu diantara kehidupan mereka. Harus tahu diri," ketusnya.

Menurutnya, hal ini perlu disadari dengan baik. Untuk itu kata Wakur, kami memohon dengan kerendahan hati dari wakil adat ini untuk dipikirkan secara bijak.

"Jangan lagi ambil hak-hak orang Papua. dengan memanfaatkan kebaikan hati kami. Sudah cukup, jangan lagi meminta lebih dan mengambil hak-hak kami," tegasnya.

Bahkan, legislator Papua ini menuding, jika ini juga salah satu pemicu gejolak yang terjadi sekarang ini pada generasi muda, karena semua dikuasai. Kasih sayang itu diserahkan tapi mereka salah terjemahkan dan terlalu rakus, bahkan semua hak-hak politik orang Papua pun mereka rampas.

"Sampai hak politik dan hak jabatan pun dirampas. Itu salah satu faktor yang menjadi pemicu sekarang. Saya selama ini tidak mau bicara, tapi melihat dinamika yang terjadi selama ini, itu akibat orang tua-tua kita yang mengaku diri sebagai ketua tanah adat," tekannya. ( TIARA)

Dibaca 59 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.