Pilkada Serentak 2020 di Papua Rawan PSU | Pasific Pos.com

| 10 December, 2019 |

Pilkada Serentak 2020 di Papua Rawan PSU

Headline Penulis  Rabu, 02 Oktober 2019 12:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur: KPU Jangan Lagi Pakai PPD Nakal

 

Jayapura,- Salah satu kerawananan pada Pilkada di Papua adalah terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) di Tempat Pemungutan suara (TPS) karena berbagai sebab. Seperti yang terjadi pada Pilres dan pileg 2019 kemarin.

Oleh karena itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe mewanti-wanti KPU Papua untuk menghindari potensi PSU tersebut. Maka, KPU Harus memilih anggota PPD yang bekerja dengan hati nurani dan bertanggungjawab.

"kita sudah punya pengalaman kemarin waktu Pilres dan Pileg, banyak kecurangan di tingkat PPD, maka KPU Papua harus merekrut orang-orang terpilih dan professional untuk penyelenggara Pilkada tahun depan di 11 Kabupaten tersebut," tegas Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan di Jayapura, Selasa malam.

Gubernur menjelaskan, pengalaman Pemilu 2019 baik Pileg dan Presiden sangat nyata, dimana kewenangan PPD begitu terlihat. ”Permainan kecurangan itu di tingkat PPD sangat terlihat. Saya minta KPU lakukan perekrutan dengan baik, orang-orang yang terpilih menjadi petugas PPD itu harus orang yang memiliki tanggung jawab, ini pekerjaan mulia, karena kita menyiapkan orang untuk jadi pemimpin,” tegasnya lagi.

Gubernur menyesalkan ketidakprofesionalnya pelaksana PPD saat Pemilu serentak 2019 yang secara terang mata melakukan jual beli suara. "Pilpres dan Pileg kemarin itu, PPD jual suara kiri kanan, itu tidak boleh, ini orang bilang system noken di pegunungan Papua, tapi ternyata di Kota Jayapura juga pakai sitem Noken, kita sudah lihat begitu, dan saya harap tidak terjadi seperti itu lagi di pada Pilkada tahun depan,” jelas Gubernur.

Gubernur juga berharap, Pilkada serentak tahun 2020, di Provinsi Papua tidak ada lagi PSU, karena jika terjadi PSU, maka itu akan menambah beban anggaran pemerintah. “saya berharap tidak ada PSU, jangan tambah beban pemerintah lagi,” katanya.

Gubernur juga minta kepada KPU untuk dalam melaksanakan tahapan Pilkada berpegang pada aturan agar tidak terjadi kecurangan ataupun PSU.

“Kalau penyelenggara ikuti aturan pasti tidak ada PSU, atau kecurangan. Karena PSU itu akan menguntungkan calon tertentu dan menyebabkan keributan, intinya kalau sesuai aturan semua berjalan aman,” ucapnya.

Sementara Ketua KPU Theodorus Kossay mengatakan, mendukung pernyataan Gubernur Papua terkait dengan PPD Nakal ini. Katanya, di Papua semua orang menjustifikasi bahwasanya yang berwenang saat Pileg adalah PPD.

“ Kita mendengar itu, dimana-mana PPD bermain ini dan itu, dan itu sudah menjadi satu masukan penting oleh KPU pusat,” katanya.

Dengan demikian, KPU RI mewacanakan pelaksanaan rekapitulasi melalui system elektronik atau E Rekap. Dimana hasil rekapan Pemilu dari tingkat TPS langsung masuk ke KPU, tanpa harus ke PPS dan PPD.

“ Ini wacana yang sedang bergulir di pusat dan memang butuh pembahasan lebih lanjut terkait wacana ini,” katanya.

Langkah KPU RI ini, kata Theo tentu sebagai antisipasi bagi penyelenggara agar tidak terjadi jual beli suara, perubahan suara, atau suara hilang. “ Nah ini salah satu caranya, apalagi kan di Papua banyak kejadian demikian,” kata Theo.

Sementara menyangkut PSU, kata Theo, harus melalui beberapa indicator, salah satunya jika terbukti penyelenggara nakal atau melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

“Jika penyelenggara berpolitik, maka itu berpotensi PSU, sehingga saya tekankan disini penyelenggara baik KPU atau Bawaslu jangan berpolitik,” tegasnya

Selanjutnya, jika kontestan atau calon Pilkada berafiliasi dengan penyelenggara. Ia mencontohkan ada dugaan Bawaslu yang sudah bekerjasama dengan salah satu kontestas sehingga mengeluarkan rekomendasi PSU. “ Nah ini juga ada potensi PSUnya, jadi indikator penting,” jelasnya.

Sehingga dalam upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi PSU, maka KPU akan melakukan penguatan kapasitas kepada penyelenggara tingkat bawah

“Capasity building sebelum pelaksanaan Pilkada untuk 55 anggota KPU 11 kabupaten dan 11 Sekretatisnya, kita lakukan ini agar mereka tau.

Sebab potensi-potensi kecurangan atau kenakalan penyelenggara ini bisa saja karena ketidak tauhan, adanya intervensi yang menyebabkan lemah dalam penerapan aturan,” jelasnya.

Dibaca 71 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX