Ngamelubun Ngaku Tidak Pernah Terima Rp. 50 Juta | Pasific Pos.com

| 16 December, 2019 |

Ngamelubun Ngaku Tidak Pernah Terima Rp. 50 Juta

Papua Barat Penulis  Selasa, 24 September 2019 20:57 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah di Bawaslu Provinsi Papua Barat senilai Rp. 2 miliar dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014, dilanjutkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Senin (23/9).

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Heru Hanindyo, SH, MH, LLM itu beragenda pemeriksan terdakwa, Alfredo Ngamelubun, dihadiri Tim JPU Kejari Manokwari, Anggih Niastuti, SH, MH dan Decyana Caprina, SH, serta penasehat hukum terdakwa, Jatir Yuda Marau, SH, CLA.

Menurut Ngamelubun, pada 2014, dirinya menjabat Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan fungsi dan tugas yang dilakukan, mengawasi pelaksanaan pemilu, mulai proses pendaftaran, penetapan calon, pemilihan dan rekapitulasi hasil sampai penetapan pemenang.

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai Ketua Bawaslu, ia mengaku bukan kewenangan mengurusi urusan keuangan, tetapi mengetahui adanya bantuan dana hibah senilai Rp. 2 miliar yang dikucurkan Pemprov Papua Barat ke Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengawasan pemilu.

Dalam proses pencairan dana hibah senilai Rp. 2 miliar, dia memang sempat terlibat dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atas permintaan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat, Muhamad Idrus dan Bendahara APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat, Getrida Mandowen.

Setelah pencairan anggaran Rp. 2 miliar, terdakwa mengatakan, dana itu kemudian digunakan untuk menunjang program kerja di Bawaslu Provinsi Papua Barat, diantaranya pembuatan spanduk dan membiayai kegiatan sejuta relawan yang bertujuan mengawasi proses pemilu serta menunjang operasional Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Ditanya JPU, Decyana Caprina, apakah proposal yang diajukan dengan nilai Rp. 5 miliar? Terdakwa menjawab, memang yang dianggarkan dalam proposal senilai Rp. 5 miliar, tetapi yang dijawab Pemprov senilai Rp. 2 miliar.

Dana itu, tambah Ngamelubun, dialokasikan untuk membiayai pelantikan, bimtek, raker, dan perjalanan dinas anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat, termasuk sebagian digunakan untuk administrasi kantor.

Terkait laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan, dia tidak dilibatkan Sekretaris dan Bendahara APBD, bahkan yang menandatangani LPj adalah Muhamad Idrus selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Menanggapi pertanyaan JPU, Anggih Niastuti, berapa kali terdakwa menerima perjalanan dinas dan apakah ada dana lain yang diterima terdakwa dari APBD, ia mengaku sudah lupa dan seingatnya, setiap kali melaksanakan perjalanan dinas, menerima dana sekitar Rp. 9 juta per perjalanan.

“Dana lain tidak ada. Kalau ada kuitansi dengan tanda tangan saya, itu tidak benar. Saya juga tidak pernah terima Rp. 50 juta atau menandatangani daftar pencairan honor,” tegas Ngamelubun.

Apakah terdakwa mengetahui mekanisme pencairan anggaran untuk membiayai kegiatan di Bawaslu Provinsi Papua Barat, ia mengatakan, yang mengatur keuangan adalah Bendahara APBD dan APBN sesuai mekanisme yang diatur dalam RKA, bukan dirinya.

Menanggapi pertanyaan ketua majelis hakim, saat menjadi anggota Bawaslu, apakah terdakwa pernah menerima dana hibah? Ia membenarkan, tetapi dengan mekanisme yang sedikit berbeda.

Ditanya hakim, apakah dana hibah itu digunakan secara maksimal untuk kegiatan Sejuta Relawan, Ngamelubun menegaskan, hanya Rp. 300 juta yang digunakan untuk membiayai kegiatan Sejuta Relawan, sisa dari anggaran itu digunakan untuk kegiatan lain.

“Dana itu digunakan secara terpisah-pisah untuk membiayai masing-masing kegiatan di Bawaslu. Pada saat LPj, ada kegiatan yang dimasukkan, tetapi ada juga yang tidak dituangkan dalam LPj,” ungkapnya.

Ditanya penasehat hukumnya, Jatir Marau, ada yang menjadi dorongan, sehingga Sekretaris dan Bendahara APBD ngotot ingin mendapat dana hibah, ia mengatakan, karena sebagian lembaga baru pada saat ini, Bawaslu masih kekurangan anggaran untuk melakukan pengawasan pemilu.

Apakah jika tidak mendapat bantuan dana hibah, maka program di Bawaslu tidak berjalan lancar, ia menegaskan, itu sudah pasti program tidak berjalan normal. [BOM-R1] 

Dibaca 103 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.